Kader Golkar Papua Barat Daya Bakal Gelar Unjuk Rasa, Geram Terhadap Intervensi Ketum Bahlil Lahadalia

KETIK, SORONG – Jelang Musyawarah Daerah (MUSDA II) Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya untuk memilih Ketua DPD I, sejumlah kader dan simpatisan partai Golkar bakal menggelar aksi unjuk rasa di Bandara DEO Kota Sorong. Menurut rencana, itu dilakukan saat kedatangan jajaran ketua umum dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). 

Leonardo salah satu Kader Partai Golkar DPD Papua Barat Daya yang juga selaku koordinator aksi mengatakan, protes tersebut akan dilakukan jelang kedatangan Ketua Umum DPP partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama rombongan pada Sabtu, 22 November 2025.

Dia menyebut aksi itu dilakukan lantaran para kader partai Golkar geram terhadap ketua umum DPP partai Golkar Bahlil Lahadalia. Itu karena Bahlil ingin mengusulkan kader partai PSI menjadi ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut salah satu kader Golkar lain yang juga pendukung aksi, Partai Golkar adalah partai besar yang memiliki kader militan, mempunyai kredibilitas dan potensi dalam semua aspek, "Lalu mengapa tidak didorong malah mengambil kader dari partai di luar Golkar," ucapnya tanpa mau namanya disebut.

Dia menilai keinginan Bahlil Lahadalia ini justru membuat mesin partai tidak berkembang dan akan menciptakan konflik dalam internal partai serta menimbulkan berbagai macam spekulatif.

Leonardo juga mengaku sangat geram terhadap isu keinginan ketua umum DPP partai Golkar tersebut.

"Dengan tegas kami menolak keinginan ketua umum DPP partai Golkar untuk mencalonkan kader di luar partai Golkar untuk menjadi ketua DPD I partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya," tegas Leonardo. Kamis, 20 November 2025.

Menurutnya, sikap ketua umum DPP partai Golkar itu justru merusak dan mencederai marwah partai Golkar, terlebih kepada para kader di Provinsi Papua Barat Daya yang selama ini telah berjuang dan membesarkan partai. 

Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya mempunyai peranan penting di legislatif, bahkan juga menduduki Ketua DPRD di Provinsi maupun Kota. Leonardo menyebut itu artinya partai Golkar tidak kekurangan kader yang kompeten di Papua Barat Daya.

"Kita merasa heran, ada kader punya kualitas yang sudah teruji kok malah diambil kader dari partai lain," pungkas Leonardo.  (*)