Nasim Khan Sepakat Wacana Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN

KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM. Nasim Khan, sepakat dan menyambut baik wacana perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

Menurut HM Nasim Khan, langkah ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, serta mampu bersaing di tingkat global.

“Keberadaan BP BUMN idealnya bersifat lebih independen dan profesional, seperti sebuah holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi,” kata Nasim Khan, melalui sambungan WhatsApp-nya kepada media ini, Sabtu, 27 September 2025. 

Dengan pengelolaan yang lebih objektif, lanjut Nasim Khan, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang.

“Perubahan kelembagaan ini dapat mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG),” jelasnya.

Dengan standar tersebut, sambung Nasim Khan, BUMN akan lebih efisien dalam operasional, transparan dalam keuangan, serta akuntabel dalam mengelola aset negara.

"Pemisahan fungsi regulasi dan bisnis juga menjadi hal penting. Pemerintah, melalui kementerian, seharusnya fokus sebagai regulator, sementara BP BUMN mengambil peran sebagai operator bisnis,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Nasim Khan, tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pengawasan regulasi dan pengambilan keputusan bisnis.

“Keberadaan BP BUMN diharapkan tetap memberi manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun sosial. Artinya, BUMN tidak hanya mengejar profit dan dividen, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta layanan publik bagi masyarakat,” jelasnya.

Dengan tata kelola yang lebih profesional, imbuh Nasim Khan, BUMN Indonesia diyakini akan semakin kompetitif di pasar internasional dan mampu melakukan ekspansi global secara terukur.

“Apabila dikelola dengan baik, BUMN akan mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara melalui dividen sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dalam pembiayaan proyek-proyek besar,” kata politisi asal Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo ini.

BUMN, kata Nasim Khan, harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, dan bukan sekadar simbol politik, tapi harus mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara melalui dividen,” pungkas Wakil Rakyat Daerah Pilihan Jawa Timur III Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi tersebut. (*)