KETIK, SITUBONDO – Bupati Situbondo Yisuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa pelaksanaan assesment pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diarahkan untuk kepentingan dan kemajuan daerah, bukan semata-mata pada loyalitas kepada kepala daerah.
Hal itu disampaikan saat proses assesment pejabat eselon II, Sabtu, 27 Desember 2025.
Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini mengatakan, dirinya telah melakukan wawancara terhadap 27 pejabat eselon II yang mengikuti assesment.
Proses tersebut menjadi bagian dari dua tahapan penting dalam penataan jabatan di lingkup Pemkab Situbondo.
Baca Juga:
Anggaran Berantas Plus Menipis, Ini Penjelasan Pj Sekda Situbondo“Tadi, saya telah mewancarai 27 pejabat eselon dua yang telah mengikuti assesment. Ada dua tahapan yang harus dilaksanakan oleh pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Satu, assesment itu untuk kebutuhan mutasi dan rotasi. Yang kedua, dari kekosongan jabatan, maka akan ada open recruitment atau open bidding,” jelas Mas Rio.
Ia menyebutkan, seluruh pejabat yang mengikuti assesment telah melalui proses penilaian dan pemeringkatan oleh tim penguji.
Dalam sesi wawancara, Mas Rio menggali komitmen para pejabat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Saya bertanya tentang komitmen para pejabat untuk membantu kemajuan Kabupaten Situbondo,” ujarnya.
Baca Juga:
Festival Bonsai Nusantara Situbondo Bangkit, Diikuti Ratusan Koleksi dari Berbagai DaerahMenurutnya, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo diharapkan memiliki orientasi kerja untuk kepentingan masyarakat dan daerah, bukan pada figur tertentu.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama adalah Service Level Agreement atau SLA.
“SLA itu semacam kontrak kinerja antara calon pejabat dengan saya dan Mbak Ulfi. Dari hasil wawancara ini akan diploting ke masing-masing dinas. Dan semua sesuai dengan prinsip tour of duty,” kata Mas Rio.
Ia juga menjelaskan, pejabat yang telah menjabat lebih dari dua tahun di satu dinas akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan rotasi, kecuali bagi mereka yang mendekati masa pensiun atau memiliki catatan khusus.
“Terkait adanya dinas-dinas yang kosong nanti menjadi prioritas, seperti Dinas Perpustakaan. Selama ini, Dinas Perpustakaan itu menjadi tempat tahanan politik. Tapi, sebaliknya, Dinas Perpustakaan di era saya dan Mbak Ulfi akan menjadi sesuatu yang sangat menarik,” pungkasnya.(*)
