Wujudkan UHC, Bupati Situbondo Siapkan Anggarkan Rp60 Miliar

KETIK, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Adendum Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, pada Jumat, 1 Agustus 2025 lalu.

Perpanjangan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Situbondo terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan keseriusannya dalam menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Mas Rio panggilan akrab Bupati Situbondo menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang prima harus menjadi prioritas utama di era kepemimpinnya.

"Saya tetap menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Harapan kami ingin pelayanan yang prima dan optimal. Saya bilang ke tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dan Rumah Sakit di Situbondo untuk never say no pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan, jangan ditolak. Dan menurut saya, BPJS Kesehatan juga harus bilang begitu," jelas Mas Rio.

Komitmen ini, sambung Mas Rio, tidak hanya sebatas pernyataan, namun juga dukungan finansial dengan mengalokasikan anggaran yang signifikan.

“Untuk tahun 2025, Pemkab Situbondo menganggarkan sekitar Rp60 miliar untuk pemenuhan UHC. Tidak hanya itu, sebagai langkah antisipatif dan peningkatan cakupan, anggaran di tahun 2026 diperkirakan akan dinaikkan sesuai kebutuhan UHC," jelasnya.

"Ketersediaan anggaran yang masif ini menjadi bukti nyata kesungguhan Pemkab Situbondo dalam menjamin hak kesehatan bagi setiap masyarakat Situbondo,” lanjut Mas Rio.

Berkali-kali disampaikan Mas Rio bahwa kesehatan warga situbondo merupakan prioritas, “Jangankan Rp60 miliar, Rp100 miliar pun kami sediakan, karena kesehatan merupakan mandatory spending," tegasnya.

"Bagi saya itu adalah momentum untuk indeks pembangunan manusia. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu adalah hal yang harus diutamakan dari kegiatan-kegiatan yang lain,” terang Mas Rio.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Banyuwangi di Situbondo, Titus Sri Hardianto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC tersebut.

Menurutnya pelaksanaan program JKN di Kabupaten Situbondo telah mengikuti ketentuan Undang-Undang.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Situbondo yang telah mempercayakan jaminan kesehatan sebagian besar penduduknya kepada BPJS Kesehatan," jelas Titus.

"Tentu ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi program dari Pemerintah Pusat dan juga sudah tertuang dalam regulasi yang ada, bahwa setiap jaminan kesehatan yang ada di daerah itu wajib disinergikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," terangnya.

Titus juga melaporkan perkembangan kepesertaan JKN di Situbondo. Hingga akhir Juli 2025, cakupan kepesertaan telah mencapai 97,19 persen dari total penduduk. “Untuk mempertahankan status UHC, cakupan ini harus mencapai 98% pada bulan September. Artinya tinggal sedikit lagi," jelas Titus optimis.

Mengenai keaktifan peserta, angkanya saat ini berada di 73,74 persen, sedikit di bawah syarat minimal 80 persen. Titus meyakini angka ini juga bisa segera tercapai.

Dia juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyediakan kuota bagi penduduk Situbondo agar dicover oleh negara melalui APBN, yang mana saat ini kuota tersebut sedang dalam proses pemenuhan.

"Izin menyampaikan juga, bahwasanya dari Kementerian Sosial itu mempunyai kuota bagi penduduk Situbondo untuk dicover negara melalui APBN, yang mana posisi eksisting sekarang yang sudah masuk di data Kementerian Sosial itu masih di bawah kuota. Artinya, untuk segmen PBI APBD itu masih ada potensi untuk bisa ditingkatkan lagi," terang Titus.

Titus memperkirakan ada sekitar 7.000 jiwa yang bisa dioptimalkan. Dengan menindaklanjuti potensi ini, cakupan kepesertaan bisa meningkat tidak hanya 98 persen, tapi bisa mencapai 99 persen bahkan 100 persen.

“Perjanjian adendum ini menjadi langkah penting. Awalnya, anggaran yang dialokasikan hanya mencukupi untuk sembilan bulan. Namun, berkat komitmen luar biasa dari Bupati Situbondo dan jajarannya, anggaran sepakat ditambah sehingga perjanjian UHC dapat diperpanjang hingga akhir tahun, memastikan warga Situbondo tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” pungkas Titus. (*)