Pemulihan Pascabanjir di Situbondo Butuh Anggaran Rp160 Miliar, Sekolah Jadi Prioritas

KETIK, SITUBONDO – Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meninjau SMPN 1 Banyuglugur yang terdampak banjir pada 21 Januari 2026 lalu. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus memastikan proses pendataan kerusakan terus diperbarui.

Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu menjelaskan, walaupun banjir terjadi beberapa pekan lalu, perkembangan dampak di lapangan masih dinamis. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data sebagai dasar penanganan lanjutan.

“Kejadian banjirnya di tanggal 21, namun kami terus meng-update data-data karena kondisi faktual dan aktual di lapangan masih berkembang,” ujar Mas Rio, Kamis, 5 Februari 2026.

Lebih lanjut, Mas Rio mengatakan, pemerintah telah menyampaikan kondisi riil pascabanjir kepada pemerintah pusat dan membuka ruang dukungan melalui berbagai skema pendanaan.

“Dibangun langsung oleh pusat atau dananya ditransfer ke daerah, dua-duanya tidak ada masalah. Yang penting bagi kami infrastruktur pendidikan, pertanian, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa di bangun kembali seperti sediakala,” kata Mas Rio.

Mas Rio mengingatkan bahwa keterlambatan pemulihan tidak hanya berdampak pada layanan publik, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko sosial dan ekonomi masyarakat.

“Apabila pascabanjir ini tidak segera ditangani, maka risikonya pasti lebih besar. Secara ekonomi, ini menjadi tantangan serius dalam konteks penanganan banjir,” jelas Mas Rio.

Mas Rio menambahkan bahwa upaya tanggap darurat sejauh ini sudah dilakukan secara gotong royong. Pemerintah, aparat, hingga masyarakat bergerak bersama memperbaiki kondisi insfraktrur yang mengalami rusak ringan, dan bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan.

“Kebutuhan untuk pemulihan jangka menengah dan panjang jauh melampaui kemampuan penanganan darurat. Untuk itu, saya berharap adanya bantuan pembangunan yang dilakukan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat,” harap Mas Rio.

Bupati Situbondo ketika berdialog dengan siswa SMPN 1 Banyuglugur, Kamis 5 Februari 2026 (Foto: Adinda Octaviani/Ketik.com)

Berdasarkan perhitungan Pemkab Situbondo, total kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir diperkirakan mencapai Rp 160–195 miliar.

Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik sebesar Rp 52 miliar, sektor permukiman dan lingkungan Rp 25 miliar, sarana pasar Rp 40 miliar, penurunan kapasitas sungai Rp 28 miliar, kerusakan bangunan pendidikan Rp 35 miliar, serta tempat ibadah Rp 15 miliar.

“Di tengah keterbatasan anggaran Pemkab tersebut, salah satu sektor pendidikan terdampak serius. Puluhan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk SMPN 1 Banyuglugur yang kini bersiap menghadapi pelaksanaan ujian," jelasnya.

"Sekarang mau ujian TKA (Tes Kemampuan Akademik), tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Untuk itu, kami akan membuat affirmative policy agar para siswa tetap bisa mengikuti ujian,” ujar Mas Rio.

Mas Rio berharap pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan, memberikan perhatian kebijakan yang lebih adaptif bagi daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Seperti di Sumatera dan Aceh, saya berharap ada atensi kebijakan, terutama untuk wilayah dengan basis kebencanaan tinggi, termasuk Situbondo,” pungkasnya. (*)