Musyawarah Kerja PCNU Situbondo Lahirkan Sejumlah Program Kerja

KETIK, SITUBONDO – Musyawarah Kerja (Musker) II PCNU Situbondo bertema "Meningkatkan Kinerja Jam'iyyah untuk Jemaah" digelar di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki, Minggu (07/07/2024). 

Ketua Panitia Musker II PCNU Situbondo, Mushafi Miftah mengatakan, pelaksanaan Muskercab II telah berjalan baik dan lancar dengan melahirkan sejumlah program kerja. 

Sejumlah program kerja prioritas yang lahir melalui Musker II, yakni penataan administrasi organisasi, mulai dari penertiban pengurus dari tingkat PC, MWC, ranting dan anak ranting. 

"Dalam program kerja tentang penataan administrasi organisasi, salah satunya adalah Pengurus NU wajib sudah mengikuti kaderisasi minimal PDPKNU," ucap Gus Mushafi. 

Ada juga beberapa program kerja perioritas yang menjadi hasil keputusan dalam Muskercab II PCNU Situbondo. 

"Beberapa program kerja perioritas hasil Muskercab II, adalah pemanfaatan aset NU, kemandirian NU, kesejahteraan warga NU dan penguatan paham Aswaja di kalangan warga NU," ungkapnya. 

"Selain itu secara umum ada beberapa isu penting yang menjadi hasil Muskercab II PCNU Situbondo," tutur ketua panitia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PCNU Situbondo ini. 

Muskercab II PCNU Situbondo di Ponpes Miftahul Ulum, Besuki. (Foto: Abdul Hakim/ketik.co.id)

Sementara itu, Ketua PCNU Situbondo KH. Dr. Muhyiddin Khatib berharap rekomendasi dan kesepakatan hasil Muskercab II PCNU Situbondo bisa ditindaklanjuti melalui kerja nyata.

"Sehingga sebagai jam'iyyah diniyah wal ijtima'iyyah bisa dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat NU," pungkasnya.

Sedangkan program kerja hasil Muskercab II PCNU Situbondo dalam rangka sinergitas dengan pemerintah, adalah sebagai berikut:  

1. Mendorong pemerintah daerah segera mengesahkan Perda Pesantren sebagai bentuk afirmasi kepada pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo. 
2. Mendorong pemerintah menjadikan UMKM sebagai pusat ekonomi kreatif yang berpihak pada pengusaha mikro dan super makro. 
3. Mendorong pemerintah segera menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan kurikulum muatan lokal toleransi dan budi pekerti pada lingkungan pendidikan.(*)