KETIK, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melalui Dinas Sosial mulai melakukan penandaan rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jumat 13 November 2026.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Keterangan yang disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan bahwa, penandaan rumah itu bukan sekadar kegiatan administratif saja. Tapi, program ini diharapkan menjadi sarana evaluasi agar penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Situbondo benar-benar tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu mengatakan, selama ini masih ditemukan persoalan dalam penyaluran bantuan sosial.
Ada masyarakat yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bansos, tetapi masih merasa berhak menerima bantuan itu. Sebaliknya, warga yang kondisinya lebih membutuhkan justru belum tersentuh program bantuan sosial pemerintah.
"Kenapa penandaan rumah ini dilakukan? Karena banyak sekali keluhan yang terjadi dari masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, tapi fakta di lapangan tidak menerima," ujar Mas Rio.
"Hal ini seharusnya tidak terjadi," lanjut Mas Rio saat launching penandaan rumah penerima bansos di Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo.
Mas Rio mengatakan, persoalan tersebut kerap disampaikan masyarakat kepadanya secara langsung.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah konkret untuk membangun kesadaran bersama mengenai kriteria penerima bantuan sosial,” tutur Mas Rio.
Penandaan rumah penerima bansos ini dinilai dapat mengubah pola pikir masyarakat. Bantuan sosial harus diberikan kepada warga yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan, bukan karena kedekatan ataupun faktor lain yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, Mas Rio, juga mengajak seluruh masyarakat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. "Kepedulian terhadap warga miskin, janda lanjut usia, maupun masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Viskanto Adi Prabowo menjelaskan bahwa, penandaan rumah penerima PKH dan BPNT merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyaluran bantuan sosial pemerintah.
"Pemasangan tanda di rumah penerima manfaat bukan bertujuan memberikan stigma atau membeda-bedakan masyarakat. Tapi sebaliknya, langkah tersebut menjadi bagian dari pendataan, pengawasan, dan keterbukaan pelaksanaan program bantuan sosial tersebut," jelas Viskanto.
Viskanto menegaskan, pelaksanaan penandaan rumah penerima bantuan sosial dimulai hari ini, Jumat 13 November 2026 hingga 31 Desember 2026. "Kegiatan dilaksanakan 17 kecamatan, 132 desa, dan empat kelurahan di Kabupaten Situbondo," tuturnya.
Sasaran penandaan rumah penerima bantuan sosial itu, sambung Viskanto, terdiri dari 29.688 keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT serta 30.508 keluarga penerima manfaat BPNT murni.
Adapun, total sasaran penandaan rumah tersebut mencapai 60.196 keluarga penerima manfaat.
"Pelaksanaan di lapangan melibatkan pemerintah kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan kelurahan, kepala dusun, RT/RW, SDM PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," tegas Viskanto (*)
