Nilai Survei Penilaian Integritas Sidoarjo (SPI) oleh KPK Beranjak Naik

KETIK, SIDOARJO – Upaya Pemkab Sidoarjo untuk mencegah korupsi menunjukkan tren positif. Saat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2024 lalu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkab Sidoarjo ”cuma” 67,91. Skor itu terus naik menjadi 71,53 dan naik lagi jadi 72,82 pada 2025. Ada peningkatan, tapi masih rentan.

Skor tersebut merupakan SPI Nasional yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2023, skor SPI Sidoarjo mencapai 75,3, pada 2022 (75,9), dan pada 2021 (75,49).

Kategori rentan meliputi skor SPI mulai 0 hingga 72.9, kategori waspada (73 sampai 77,9), serta kategori terjaga (78 hingga 100). Dengan skor 72,82 pada 2025, SPI Pemkab Sidoarjo hendak beranjak dari kategori rentan menuju waspada.

Menurut Kepala Inspektorat Sidoarjo Andjar Surjadianto, kenaikan skor SPI Pemkab Sidoarjo itu merupakan bukti komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada gerakan antikorupsi yang semakin gencar dilakukan.

”Di antaranya komitmen dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia),” kata Andjar yang didampingi Hariyanto SH, inspektur Pembantu 4 di Inspektorat Sidoarjo.

Inspektorat Sidoarjo juga membuat gebrakan dengan berbagai langkah untuk meningkatkan SPI nasional yang disurvei oleh KPK tersebut. Beragam langkah dilakukan. Di antaranya, sosialisasi terus-menerus tentang pencegahan korupsi sejak dini di sekolah-sekolah. Tercatat sudah 36 SMP negeri yang menjadi sasaran sosialisasi. Roadshow antikorupsi terus berlangsung ke sekolah-sekolah sampai saat ini.

Selain itu, Inspektorat Sidoarjo membuat pilot project desa antikorupsi. Sudah ada empat desa yang diusulkkan ke Pemprov Jatim. Masing-masing Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati; Desa Wadungasri, Kecamatan Waru; Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoay; dan Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon.

Hariyanto SH, inspektur Pembantu 4 di Inspektorat Sidoarjo, menambahkan, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki tiga penyuluh antikorupsi. Dua dari Inspektorat Sidoarjo dan satu dari Provinsi Jawa Timur. Tim Penyuluh Antikorupsi dibentuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP KPK yang telah terlisensi oleh BNSP.

Pemkab Sidoarjo bahkan telah membentuk Patriot Integritas Muda Kabupaten Sidoarjo. Ada 14 pemuda terpilih. Mereka memiliki wawasan, pandangan, dan budaya antikorupsi yang dapat dilihat dari kreativitas maupun aktivitas dalam bermedia sosial.

”Kami terus berkomitmen meningkatkan SPI. Dengan berbagai kegiatan dan sosialisasi,” tegas Hariyanto. (*)