Eksepsi Ditolak, Perkara Gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo Berlanjut

KETIK, SIDOARJO – Pengadilan Tipikor Surabaya memutuskan menolak eksepsi mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dalam kasus gratifikasi senilai Rp 4,4 miliar. Dengan putusan ini, perkara tersebut tetap lanjut untuk disidangkan. Keputusan ini dibacakan dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (32/8/2023).

"Menolak permohonan eksepsi terdakwa dikarenakan perkara tersebut tidak masuk dalam asas ne bis in idem sebagaimana konstruksi dan kronologi kasus tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, I Ketut Suarta.

Menanggapi putusan itu, penasehat hukum terdakwa Saiful Ilah, Mustofa Abidin mengaku akan menyerahkan semua keputusan kepada majelis hakim. 

"Meski kecewa, kami tetap harus menerima keputusan ini. Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka kita lihat nanti apakah terbukti atau tidak dipersidangan," terangnya.

Untuk diketahui, Saiful Ilah didakwa dengan pasal 12B Undang Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Saiful Ilah didakwa menerima sejumlah gratifikasi baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Sidoarjo, Direksi BUMD, hingga pengusaha. Totalnya mencapai Rp 44 miliar. Gratifikasi itu diberikan dalam bentuk uang rupiah, dolar, maupun barang berharga seperti logam mulia, jam tangan, tas, dan handphone.

Perkara gratifikasi itu dilakukan terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo dua periode, yakni sejak tahun 2010 hingga 2020.

Mantan Bupati Sidoarjo ini sebelumnya juga sudah pernah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara suap proyek infrastruktur senilai Rp 600 juta.

Dalam perkara tersebut, Abah Ipul, sapaan akrab Saiful Ilah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada Oktober 2020. (*)