KETIK, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP sebelumnya.
Pengumuman penetapan UMP 2027 tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni melalui akun Instagram pribadinya, @andrasoni12, pada Jumat 20 November 2026
Dalam keterangannya, Andra Soni mengatakan, penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten.
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Tahun 2027," ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 5,63 persen dan inflasi daerah sebesar 3,14 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
"Kami telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027 adalah sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30," katanya.
Andra Soni menegaskan, kebijakan kenaikan UMP tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Banten.
Menurutnya, daya saing investasi tidak seharusnya dibangun dengan mengandalkan upah buruh yang murah. Sebaliknya, daya saing harus ditopang oleh peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis.
"Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis," tegasnya.
Ia juga menyampaikan keinginan pemerintah daerah untuk mengubah paradigma upah murah di Banten. Peningkatan kesejahteraan pekerja, menurut Andra Soni, harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan dunia usaha dan kemampuan industri untuk bersaing.
"Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Pekerja harus semakin sejahtera, sementara dunia usaha tetap tumbuh dan mampu bersaing," ujarnya.
Lebih lanjut, Andra Soni mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun perkembangan industri. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat.
"Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing dan pekerja yang sejahtera," katanya.
Ia menambahkan, penetapan UMP 2027 menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
