Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Datangi Pemprov Banten, Ada Apa?

KETIK, SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen mendukung kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Kesiapan itu dimulai dari ketersediaan irigasi, distribusi pupuk, bibit unggul, ketersediaan dan harga pangan, sampai tata kelola perikanan dan garam.

Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Banten, A Damenta pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Provinsi Banten Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian/Lembaga lainnya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat, 10 Januari 2025.

A Damenta mengatakan, dari sektor irigasi, Provinsi Banten didukung oleh 1.419 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas lima kewenangan Pemerintah Pusat, 22 kewenangan Provinsi Banten dan 1.392 kewenangan kabupaten/kota.

“Dalam rangka tindak lanjut Surat Menteri Pertanian tanggal 06 Desember 2024 perihal Data Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Irigasi di Provinsi Banten, kami telah menyampaikan identifikasi fasilitas irigasi yang perlu perbaikan,” kata A Damenta.

Untuk memenuhi sumber air baku/irigasi, ada beberapa waduk dan bendungan yang sudah bisa dioptimalkan yaitu waduk Sindangheula, Bendungan Karet Tersaba, Waduk Cidanau, Waduk Pasir Kopo, Waduk Cilawang, Bendungan Ciliman dan Waduk Karian.

“Sumber air baku itu dapat memenuhi kebutuhan air pada lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Banten,” ujarnya.

Pada tahun 2024, luas lahan persawahan di Provinsi Banten mencapai 197.845 hektar yang tersebar di 7 kabupaten/kota.

Namun, secara dominan persawahan di Banten berada di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

“Pada tahun 2025 ini, swasembada padi di Provinsi Banten luas tanam ditargetkan sebesar 624.053 hektar dengan produksi padi sebanyak 2.888.375 ton,” jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, swasembada pangan yang semula ditargetkan oleh Presiden Prabowo pada tahun 2029 dipercepat menjadi tahun 2027.

Untuk itu Pemerintah Daerah (Pemda) bersama seluruh jajarannya harus bergerak cepat.

“Sekarang kita ini baru bekerja sekitar tiga bulan, namun sudah banyak yang dikerjakan. Oleh karena itu kami ingin memetakan permasalahan di daerah terkait dengan swasembada pangan,” katanya.

Dikatakan Zulkifli, Pemda harus menjaga betul agar sawah-sawah itu tidak boleh berubah fungsi karena Indonesia lahan terbaik ada di Pulau Jawa, termasuk Banten. 

“Banten 200.000 hektar dan ada perubah sekritar 6.450 hektar. Ini sudah cukup. Lahan persawahan itu harus terus dioptimalkan,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah sudah melarang impor beberapa komoditas pangan seperti garam, jagung, gula dan beras.

Dalam rangka swasembada pangan itu, pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait merupakan satu tim yang harus saling support.

“Nanti kita awasi bareng-bareng baik dari permasalahan irigasi, pupuk, penyuluhan dan yang paling penting bagaimana hasil petani ini diserap dengan baik,” tutupnya. (*)