Pemprov Banten Klaim Angka Pengangguran Terbuka Turun

KETIK, SERANG – Dalam penanganan pengangguran terbuka, diperlukan kolaborasi semua pihak. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Solusi Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis, 12 Desember 2024.

Staf Ahli Gubernur Banten Agus Setiawan mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, pada tahun ini kita berada di urutan kedua setelah Jawa Barat. Namun, jika kita telusuri, penurunan pengangguran di Banten sebenarnya cukup signifikan,” bacanya

Kata Agus, jika diperhatikan, setelah tahun 2021 hingga 2024, tren pengangguran di Provinsi Banten terus menurun.

Dari 8,9% turun menjadi 8,09%, kemudian turun lagi menjadi 7,5%, dan yang terakhir menjadi 6,8%.

Tren penurunan cukup signifikan, terutama antara tahun 2023 dan 2024, di mana penurunan mencapai hampir 1%.

Secara nasional, penurunan hanya 0,41%. Penurunan di Provinsi Banten dua kali lebih tinggi daripada penurunan nasional.

“Ke depan, kita akan mencari solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran ini dengan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan kompetensi. Ada beberapa sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM,” baca Agus.

Provinsi Banten akan merumuskan kompetensi yang dibutuhkan di sektor-sektor itu dan mengintegrasikannya dengan pendidikan di SMK.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten akan mengomandoi dan menyatukan semua pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, serta merumuskan arah pelatihan-pelatihan BLK yang sesuai.

Selain itu, Provinsi Banten juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Akademisi, dan BPS.

“Intinya pentahelix. Kita harus bekerja sama agar upaya menurunkan tingkat pengangguran yang selama ini dikenal tinggi bisa berhasil,” baca Agus.

Selanjutnya Agus mengajak semua pihak untuk berpikiran positif terkait kondisi yang ada.

Misalnya terkait dengan bonus demografi, kita sikapi bersama bahwa ini merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan.

Semua pihak memiliki peran penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkompeten dalam memasuki lapangan pekerjaan maupun peluang usaha.

Untuk itu, kata dia, semua yang terkait akan berkumpul di Disnaker untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat mengkolaborasikan semua pihak, sehingga masyarakat kita bisa terserap di lapangan pekerjaan maupun peluang usaha.(*)