Ini Hasil Survei Access Soal 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sampang

KETIK, SAMPANG – Lembaga Riset Akademik & Ilmu Sosial (Access) merilis hasil survei terhadap kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati di empat kabupaten se-Madura, termasuk Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Survei ini memotret persepsi generasi muda usia 17–30 tahun terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.

Direktur Eksekutif Access, Mashud, menjelaskan bahwa survei ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner secara berani. Fokus penelitian diarahkan pada pemilih muda sebagai kelompok yang dianggap memiliki peran strategis dalam arah demokrasi lokal.

“Populasi survei adalah warga Kabupaten Sampang yang memiliki hak pilih, dan pada fase ini kami melibatkan 101 responden muda,” terangnya.

Enam Isu Utama yang Jadi Sorotan

Hasil survei menunjukkan terdapat enam isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sampang, yakni:

1. Kondisi Politik: 31,7% responden menilai buruk.

2. Pelaksanaan Demokrasi: 33,7% menyatakan kurang puas.

3. Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 32,7% kurang puas.

4. Infrastruktur Pertanian: 34,7% kurang mendukung.

5. Fasilitas Sekolah: 31,7% kurang memadai.

6. Akses Pendidikan: 38,6% kurang mendukung.

Selain itu, Access juga mengukur 13 aspek utama dalam penilaian terhadap kinerja 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sampang periode 2025–2030.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi:

Sebanyak 29,7% menilai sedang, 23,8% buruk, dan 21,8% baik. Sementara 15,8% menilai sangat buruk dan hanya 8,9% sangat baik.

2. Kondisi Politik:

51,5% responden menilai buruk dan sangat buruk. Hanya 25,7% yang menyatakan baik dan sangat baik. Sebanyak 22,8% menyatakan netral.

3. Keamanan:

Mayoritas menilai positif, dengan 28,7% baik dan 10,9% sangat baik. Namun, 33,7% tetap menilai buruk hingga sangat buruk.

4. Penegakan Hukum:

Sebanyak 41,6% menilai sedang, 24,8% buruk, 9,9% sangat buruk. Hanya 4% yang menilai sangat baik.

5. Demokrasi Lokal:

Ketidakpuasan mencapai 63,4%, dengan rincian 33,7% kurang puas, 18,8% tidak puas, dan 10,9% sangat tidak puas.

6. Kinerja Kepala Daerah:

32,7% kurang puas, 31,7% puas, dan 17,8% sangat puas. Sisanya, 7,9% tidak puas dan 9,9% sangat tidak puas.

7. Kepemimpinan:

Sebanyak 70,3% yakin dan sangat yakin pada kemampuan memimpin Bupati dan Wakil Bupati. Sisanya menunjukkan keraguan.

8. Infrastruktur Pertanian:

Sebanyak 65,4% menilai infrastruktur pertanian tidak mendukung, termasuk irigasi dan akses jalan tani.

9. Fasilitas Sekolah:

Hanya 32,7% yang menilai mampu dan sangat memadai. Sebanyak 67,3% menyatakan kurang mampu hingga sangat tidak mampu.

10. Akses Pendidikan:

Sebanyak 61,4% menilai akses pendidikan kurang hingga sangat tidak mendukung. Hanya 38,7% yang merasa akses sudah baik.

11. Fasilitas Kesehatan:

    Sebanyak 45,6% menilai fasilitas Puskesmas baik dan sangat baik. Namun, 27,7% menyatakan buruk atau sangat buruk.

12. Tenaga Medis:

    46,5% menilai mampu dan sangat mampu. Namun, 53,5% menilai kurang hingga sangat tidak memadai.

13. Administrasi Dokumen:

    Sebanyak 56,5% menganggap pengurusan administrasi tergolong mudah dan sangat mudah. Sisanya menilai prosesnya masih sulit.

Pendidikan Jadi Pendidikan Utama

Mashud menegaskan, berdasarkan analisis dari 13 indikator tersebut, pendidikan menjadi sektor yang paling banyak dikeluhkan. Mulai dari kualitas, akses di daerah terpencil, fasilitas yang minim, hingga nasib guru honorer dan guru ngaji.

“Pendidikan harus menjadi fokus perbaikan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti infrastruktur, jalan desa, ekonomi, dan kemiskinan sebagai masalah yang belum terselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Isu kesehatan, pengelolaan sampah, serta kepemimpinan Bupati juga dicatat dalam survei. Hal ini menunjukkan harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan fokus pada pemerataan pembangunan.(*)