KETIK, SAMPANG – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang penuh misteri.
Di tengah pemadaman layanan secara mendadak, identitas mitra pengelola justru tak jelas.
Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang diduga menutup rapat informasi tersebut.
Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, mengaku tidak mengetahui siapa mitra SPPG Banjarbillah.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya, mengingat posisi Satgas seharusnya menjadi pengawas utama.
"Saya tidak tahu siapa mitranya. Tadi saya sudah sidak, tapi yang menemui saya siapa, saya juga tidak tahu," kata Sudarmanto saat dikonfirmasi.
Ia hanya memastikan bahwa kepala SPPG setempat telah mengundurkan diri.
Satgas, kata dia, telah memberikan penekanan kepada pengelola agar berkomitmen dan melakukan pembenahan internal.
“Kami tekankan tidak ada kezaliman, tidak ada pemecatan sepihak, dan harus berbenah,” ujarnya.
Namun, keterangan berbeda datang dari sumber internal yang meminta identitasnya diinisialkan AH.
Ia menyebut SPPG Banjarbillah diduga terkait dengan seorang tokoh lokal bernama Lora Hisan.
“SPPG Banjarbillah itu mitranya Lora Hisan,” ujarnya kepada ketik.com. Kamis, 30 April 2026.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut belum memberikan klarifikasi.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 852-2523-XXXX yang diduga milik Lora Hisan tidak mendapat respon.
Tim Ketik.com menyatakan akan terus berupaya memperoleh penjelasan.
SPPG yang berlokasi di Jalan Raya Banjurang, Dusun Palenggiyan, Desa Banjarbillah diketahui telah menghentikan operasionalnya.
Penghentian ini disebut berkaitan dengan pengunduran diri kepala SPPG, namun sejumlah indikasi mengarah pada persoalan yang lebih kompleks.
Di lapangan, muncul dugaan konflik internal hingga pemecatan relawan secara sepihak oleh oknum mitra.
Selain itu, beredar pula dugaan penggelapan gaji relawan.
Minimnya keterangan resmi dari pihak mitra membuat situasi semakin tidak jelas.
Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dalam pelayanan publik dinilai belum terpenuhi.
Publik kini menunggu penjelasan resmi terkait siapa yang bertanggung jawab atas operasional SPPG di Kecamatan Tambelangan, serta apa yang sebenarnya terjadi di balik penghentian layanan tersebut.(*)
