Rusak Rumpon Nelayan Pantura Madura, Petronas Lempar Tanggung Jawab ke Bupati Sampang

KETIK, SAMPANG – Perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali, kembali menjadi sorotan publik karena dinilai tidak bertanggung jawab atas kerusakan rumpon milik nelayan di perairan utara Madura, Jawa Timur.

Alih-alih menyelesaikan ganti rugi secara langsung, pihak Petronas justru mengarahkan nelayan dan aktivis untuk menyampaikan keluhan  kepada Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia, Erik Yoga pada Senin, 28 Juli 2025.

Dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Ketik, Erik menyebutkan bahwa pihaknya hanya menjalankan instruksi dari kepala daerah.

"Arahan dari Pak Bupati agar panjenengan merapat ke Pemkab, kalau ada keluhan atau permintaan klarifikasi," tulis Erik dalam pesan singkatnya.

Erik juga menyebut bahwa dirinya secara langsung diminta oleh Bupati Sampang agar seluruh pihak yang menyuarakan kerusakan rumpon diarahkan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

"Saya diminta beliau agar semua pihak yang terkait keluhan-keluhan rumpon ini diarahkan ke Pemkab," anjut Erik dalam pesan tersebut.

Sikap Petronas yang dinilai melempar tanggung jawab tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Hanafi, aktivis Ormas Pro Jokowi Kabupaten Sampang. Ia menilai bahwa Erik Yoga dan pihak Petronas telah berupaya lari dari kewajiban moral dan hukum.

"Kenapa malah dilempar ke Bupati? Seharusnya Petronas, PT Elnusa, dan SKK Migas segera mengganti kerugian atas rumpon milik nelayan. Jangan berlindung di balik pemerintah daerah," tegasnya.

Hanafi juga mempertanyakan posisi Bupati Sampang dalam proyek eksplorasi migas ini. Menurutnya, keterlibatan Bupati justru terkesan membela kepentingan perusahaan asing ketimbang melindungi hak-hak masyarakat.

"Memangnya Bupati ini sebagai apa? Kok sampai pasang badan seakan jadi pahlawan untuk perusahaan asing," sindirnya.

Nada serupa disampaikan Imron, aktivis pembela nelayan asal Sokobanah. Ia menuding Petronas dan SKK Migas tidak konsisten terhadap komitmen yang sebelumnya disepakati bersama para perwakilan nelayan.

"Petronas dan SKK Migas ini harus komitmen. Dalam notulen pertemuan di Bebek Sinjay, disepakati akan ada audiensi terbuka mengenai transparansi pembayaran ganti rugi rumpon yang telah diserahkan kepada PT Elnusa," ungkap Imron.

"Tapi kenapa sekarang malah diarahkan ke Bupati? Jangan-jangan uang ganti rugi itu sudah dialihkan atau masuk ke pihak tertentu, termasuk Bupati Slamet Junaidi," tegasnya.

Sebagai bentuk protes, para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Pembela Rumpon berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa titik strategis. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut.

"Kalau tidak ada penyelesaian, ribuan nelayan akan turun ke lapangan. Hari pertama kami akan berdemo ke objek vital nasional Rig Bukit Tua dan kantor Petronas di Gresik. Hari kedua kami lanjutkan ke SKK Migas Jabanusa. Tuntutannya jelas: ganti rugi rumpon harus diselesaikan tanpa intervensi pihak luar, apalagi dari birokrasi lokal," pungkasnya.(*)