.png){kind=logo}
KETIK, SAMPANG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sampang akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Evaluasi Total Kabinet Merah Putih besok, Kamis, 25 Juni 2026.
Berdasarkan seruan aksi yang beredar, kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Massa aksi akan berkumpul di Sekretariat PC PMII Sampang sebelum bergerak menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang sebagai lokasi penyampaian aspirasi.
Dalam aksi tersebut, PMII Sampang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
Selain itu, PMII juga mendesak pemerintah melakukan moratorium terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Organisasi mahasiswa tersebut menilai program tersebut perlu dikaji kembali agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat.
Massa aksi juga akan menyuarakan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan guru. PMII meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap tenaga pendidik yang dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Ketua PC PMII Sampang, Latifah, membenarkan bahwa pihaknya bersama ratusan kader akan menggelar aksi demonstrasi di DPRD Sampang pada Kamis besok.
"Iya, demo besok jadi dilaksanakan," ujar Latifah saat dikonfirmasi media ini, Rabu, 24 Juni 2026.
Latifah menegaskan, aksi tersebut bukan untuk menolak satu program tertentu, melainkan mendorong evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian.
"Banyak yang mengonfirmasi seolah-olah aksi yang akan kami laksanakan ini dalam rangka menolak satu program. Padahal sejak awal kami sudah menjelaskan bahwa ini adalah aksi evaluasi. Program MBG merupakan program yang baik dan memiliki tujuan mulia. Bahkan program ini juga menyerap tenaga kerja, khususnya bagi ibu-ibu yang tidak terserap di sektor korporasi," katanya.
Menurut dia, sebagai program nasional dengan anggaran yang besar, MBG tetap perlu dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Setiap program, apalagi program besar dengan anggaran yang sangat besar, tentu ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Karena itu, yang kami dorong adalah perbaikan dan evaluasi, bukan penolakan terhadap program tersebut," ujarnya. (*)
