KETIK, JAKARTA – Kepala daerah berpeluang memperoleh insentif fiskal hingga Rp3 miliar jika berhasil menunjukkan kinerja dan kreativitas dalam mendukung program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun untuk pemerintah daerah berprestasi pada 2027.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dukungan dan kreativitas kepala daerah dalam menyukseskan program MBG menjadi salah satu kategori penilaian dalam skema pemberian insentif fiskal tahun depan.
“Nah, tahun depan kita akan juga pertandingkan, salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain mensukseskan program makanan bergizi gratis ini,” ujar Tito di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
Tito menjelaskan, pemerintah telah menerapkan skema kompetisi pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah pada 2026.
Program tersebut dilaksanakan dalam tiga gelombang dan mencakup enam wilayah atau region dengan total anggaran Rp1 triliun.
Skema serupa akan dilanjutkan pada 2027 dengan penilaian berdasarkan tingkat pemerintahan yang sama.
Pemerintah provinsi akan bersaing dengan provinsi lainnya, pemerintah kabupaten dengan kabupaten, serta pemerintah kota dengan kota.
“Tentu akan diberikan penghargaan yang nomor 1, Rp3 miliar, nomor 2, ada ke provinsi, antar provinsi, kabupaten, antar kabupaten, kota, antar kota, di enam region yang berbeda,” kata Tito.
Dalam skema tersebut, daerah yang menempati peringkat pertama akan mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar. Peringkat kedua memperoleh Rp2 miliar, sedangkan peringkat ketiga menerima Rp1 miliar.
Menurut Tito, pemberian insentif tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam menjalankan program pemerintah.
Dukungan terhadap MBG menjadi salah satu aspek yang akan diperhitungkan dalam penilaian tahun depan.
Tito juga memastikan rencana anggaran insentif fiskal telah dibahas bersama Menteri Keuangan. Pemerintah, kata dia, telah berkomitmen menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk skema tersebut.
“Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan komit sudah untuk menyiapkan anggaran Rp1 triliun tersebut. Saya kira demikian,” ujarnya.(*)
