DPRD Sampang Rekomendasikan Uji Laboratorium untuk Pengecoran Jembatan di Desa Daleman

KETIK, SAMPANG – Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pada Jumat, 19 September 2025 siang.

Pertemuan tersebut membahas dugaan kejanggalan dalam pembangunan Jembatan di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung yang dianggap bermasalah secara teknis maupun pengawasan.

Audiensi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sampang, Iwan Efendi, dan dihadiri Ketua Komisi IV, Mahfud berserta anggota Komisi IV DPRD Sampang dan perwakilan dari dinas terkait.

Dalam forum tersebut, Koordinator AMS, Zainal, membeberkan sejumlah temuan di lapangan yang dinilai membahayakan kualitas dan keselamatan infrastruktur.

Ia menyebut terdapat tiga persoalan utama dalam proses pembangunan jembatan: tidak adanya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemasangan plengsengan tanpa pembesian, serta metode pengecoran tiang yang dilakukan secara manual tanpa pengujian laboratorium.

"Pengecoran manual jelas-jelas mengurangi mutu beton. Tanpa uji laboratorium, tidak ada jaminan atas kualitas hasilnya. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keselamatan masyarakat yang akan menggunakan jembatan tersebut," tegasnya. 

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait yang berpotensi menghasilkan konstruksi rapuh dan tidak tahan lama. 

"Awal proses pembangunan saja sudah keliru, bagaimana mungkin masyarakat bisa menikmati hasilnya dalam jangka panjang?" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan sudah merekomendasikan pekerjaan krusial seperti pengecoran tiang wajib melalui uji laboratorium.

"Kami pastikan seluruh pekerjaan konstruksi harus memenuhi standar teknis yang berlaku. Untuk pengecoran tiang, kami tegaskan harus menunggu hasil uji laboratorium agar mutu betonnya terjamin," kata Mahfud politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihak DPRD dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek guna memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.

"DPRD akan turun langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan. Ini bentuk komitmen kami dalam mengawal pembangunan yang berkualitas dan berpihak pada keselamatan masyarakat," pungkasnya.(*)