Dana Ganti Rugi Rumpon Rp21 Miliar Belum Disalurkan, Bupati Sampang Jadi Sorotan

KETIK, SAMPANG – Polemik dugaan penyelewengan dana ganti rugi rumpon milik nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Madura kembali mencuat dan menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Persoalan ini menyeret nama Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, yang dituding terlibat dalam aliran dana ganti rugi senilai lebih dari Rp21 miliar dari perusahaan migas Petronas Carigali Indonesia.

Sorotan publik semakin tajam setelah muncul informasi bahwa dana tersebut dicairkan pada September hingga Oktober 2024, ketika jabatan Bupati Sampang masih dipegang oleh Penjabat (Pj) Bupati Rudi Arifianto. Namun, hingga kini dana itu diduga belum sepenuhnya diterima oleh para nelayan yang terdampak.

Hanafi, Sekretaris Ormas Pro Jokowi Sampang menilai seharusnya dana tersebut dicarikan kepada para nelayan. Ia juga menyesalkan karena Bupati Sampang terkesan tertutup.

“Seharusnya jika dana ganti rugi sudah masuk, undang para nelayan dan segera salurkan. Jangan sampai Petronas yang justru jadi sasaran masyarakat,” ujar Hanafi, Kamis, 7 Juli 2025.

Hanafi juga menyoroti tanggung jawab moral Petronas dan SKK Migas dalam persoalan ini. Menurutnya, dana ganti rugi rumpon dicairkan pada September sampai Oktober 2024, saat posisi Bupati Sampang masih dijabat oleh Pj Bupati Rudy Arifianto.

“Kami dengar dana itu cair saat Slamet Junaidi belum kembali menjadi Bupati. Tapi kok bisa mengalir ke pihak yang salah?” ungkapnya.

Sebagai bentuk protes, pihaknya merencanakan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut di depan kantor Petronas Gresik dan SKK Migas Jabanusa Surabaya. Mereka mendesak agar dana yang diperuntukkan bagi nelayan segera disalurkan.

Sebelumnya, Erik Yoga, Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan dana kompensasi kerusakan rumpon dan mengarahkan masyarakat serta media untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pemkab Sampang.

“Arahan dari Pak Bupati agar panjenengan merapat ke Pemkab kalau ada keluhan dan permintaan klarifikasi,” kata Erik. 

Sementara hingga berita ini dipublikasikan,  Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.

Adapun total dana yang disebut telah dicairkan dan belum jelas penyalurannya adalah sebagai berikut:

• Kecamatan Banyuates: ± Rp6,35 miliar
• Kecamatan Ketapang: ± Rp5,45 miliar
• Kecamatan Sokobanah: ± Rp3,99 miliar
• Kecamatan Batumarmar (Pamekasan): ± Rp3,15 miliar
• Kecamatan Pasean: ± Rp2,25 miliar.(*)