Khofifah Tinjau Tanah Gerak Ponorogo, Pastikan Rumah Dibangun Pemprov Jatim

KETIK, PONOROGO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo. Salah satunya, meninjau bencana tanah gerak di Dusun Sumber Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo.

Selain meninjau lokasi bencana tanah gerak, Khofifah juga mengunjungi tempat pengungsian bagi warga yang terdampak tanah gerak tersebut. “Tadi kita melihat ada gerakan tanah yang cukup signifikan perubahannya,” ungkap Gubernur Khofifah usai meninjau lokasi tanah gerak, Jumat (3/3/2023).

Gubernur Khofifah melihat beberapa rumah yang terdampak dan sudah ditinggalkan pemiliknya. Sebab, sudah tidak mungkin rumah yang terdampak itu ditempati. Ketua Muslimat itu juga melihat kondisi masjid yang juga terdampak.

Kondisinya sudah memprihatinkan. Lantainya hancur dan tiangnya tidak ada yang lurus, posisinya miring karena tanahnya bergerak terus. “Saya dan tim dari provinsi sudah melakukan koordinasi dengan Pak Bupati. Saat ini Pak Bupati mencari lahan milik perhutani untuk tempat relokasi,” katanya.

Ketika lokasi lahan untuk relokasi sudah ada dan sudah terkonfirmasi, maka nanti rumahnya yang akan membangun adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dengan anggaran satu unit rumah Rp 50 juta.

“Ada 43 unit rumah yang nantinya dibangun di lahan relokasi. Akan dibangun oleh pemprov dengan anggaran Rp 50 juta. Kalau ada yang gotong royong ya bagus sekali,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sugiri Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Perhutani. Dia mengatakan pada Senin (6/3) akan dilakukan rapat bersama untuk mencarikan solusi lokasi lahan untuk relokasi.

“Titik lokasi lahan milik Perhutani. Masih di Desa Tumpuk dan nanti hari Senin akan kita rapatkan bersama,” ucap Kang Giri sapaan karib Sugiri Sancoko.

Lahan milik Perhutani yang disiapkan untuk relokasi nanti di kisaran 4 ribu meter persegi. Nantinya dibangun 43 unit sesuai dengan data kepala keluarga yang terdampak. “Maka kita rapatkan bersama supaya status tanahnya jelas dan tidak menyalahi aturan. Sehingga rakyat segera mendapatkan pertolongan tempat relokasinya,” pungkasnya. (*)