KETIK, PEMALANG – Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu menanggapi pemberitaan mengenai adanya surat pemberitahuan aksi ke Polres Pemalang yang dikaitkan dengan rencana unjuk rasa di DPRD Kabupaten Pemalang.
Panglima Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu, Hamu Fauzi, menyebut isu tersebut sengaja digiring untuk memojokkan pihaknya dengan ormas tertentu.
Ia menilai, pemberitaan yang beredar diduga sengaja dibuat oleh pihak-pihak oknum tertentu yang dekat dengan pemimpin daerah.
“Jauh hari sudah terkonsep matang, dan tuntutannya jelas kepada Bupati Pemalang,” ujar Hamu Fauzi saat ditemui, Minggu malam, 31 Agustus 2025.
Baca Juga:
749 Calon Jemaah Haji Pemalang Dilepas, Ini Pesan Bupati AnomLebih lanjut, ia menegaskan bahwa perkara insiden ojek online (ojol) yang dilindas mobil Brimob maupun gerakan yang diinisiasi oleh ormas dan mahasiswa hingga akhirnya dibatalkan, tidak ada kaitannya dengan aliansinya.
“Itu bukan urusan kita. Aksi yang kami konsep dari jauh hari akan tetap berjalan pada 4 September 2025,” jelasnya.
Sementara itu, seorang aktivis Pemalang, Andi Rahmat, meski ada upaya framing untuk melegitimasi bahwa massa aksi merupakan kelompok yang dianggap tidak menjaga Pemalang, hal itu tidak benar.
Ia memastikan pemberitahuan resmi terkait aksi Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu sudah disampaikan sejak satu minggu sebelumnya.
Baca Juga:
Pemalang Canangkan Bulan Dana PMI 2026, Target Rp1,6 MiliarAndi menambahkan, dalam aksi tersebut pihaknya akan menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang serta ketidakmampuan Bupati Pemalang dalam menyelesaikan berbagai persoalan, seperti infrastruktur dan pengelolaan sampah.(*)
