KETIK, PASAMAN BARAT – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ade Putra, menggelar reses masa sidang ketiga tahun 2025 di Los Pasar Kajai, Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari Ketua KAN, Bamus, Pj. Wali Nagari, tokoh masyarakat, kader nagari, pelajar, hingga kelompok tani.
Dalam sambutannya, Ade Putra menegaskan bahwa reses bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menyebut, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat.
“Aspirasi yang kita terima hari ini akan kita bawa dan dorong agar menjadi bagian dari program strategis daerah,” ujarnya di hadapan peserta.
Baca Juga:
Kasus Pajero Vs Avanza di Pasbar Berakhir Damai, Polres Fasilitasi MediasiIa juga mengapresiasi semangat generasi muda Kajai Selatan yang dinilainya memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan nagari. Salah satu program prioritas yang ia bawa adalah bantuan ternak sapi bagi kelompok tani.
“Kami imbau masyarakat segera membentuk kelompok tani resmi. Karena bantuan provinsi, seperti ternak, hanya bisa disalurkan ke kelompok yang terdaftar,” jelasnya.
Ade juga menjelaskan bahwa pengusulan program tahun 2026 akan dibuka sejak Januari hingga Maret melalui aplikasi Sakato Plan, sistem perencanaan digital yang diterapkan di Sumatera Barat.
Menanggapi kunjungan tersebut, Pj. Wali Nagari Kajai Selatan, Indra Jeni, menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pascagempa 25 Februari 2022 mendapat perhatian khusus.
Baca Juga:
25 Siswa SMA N 1 Lembah Melintang Lulus SNBP 2026, Berikut Daftarnya“Jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi masih banyak yang belum diperbaiki sejak gempa lalu. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian serius,” ungkap Indra.
Suasana reses berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Warga turut menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan, pengembangan pertanian, serta peningkatan mutu pendidikan di daerah mereka.
Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif antara masyarakat dan legislator, sebagai upaya menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah provinsi.(*)
