Warga Sumsel Demo Bawaslu Soal Politik Uang, Minta Paslon 01 Didiskualifikasi

KETIK, PALEMBANG – Aliansi Masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) Kawal Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kamis 5 Desember 2024.

Aksi unjuk rasa ini menuntut Bawaslu Sumsel untuk menindaklanjuti dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01, Herman Deru-Cik Ujang.

Para pendemo memprotes proses penyelidikan politik uang oleh Bawaslu dan tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang dinilai tidak berjalan.

Massa pun mengklaim bahwa sejauh ini, sudah banyak aduan yang disampaikan ke Bawaslu Sumsel terkait pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 01.

"Kita ingin Bawaslu Sumsel menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat tentang aksi politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 01. Mereka telah melanggar aturan dan kami ingin mereka didiskualifikasi," ujar Koordinator Lapangan, Yoga Prasetyo.

Dia menjelaskan, sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), salah satunya dari daerah Mesuji, Ogan Komering Ilir, serta Kota Palembang.

Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial. Bukti-bukti tersebut dia lampirkan dalam berkas laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Sumsel.

Yoga juga menuntut Bawaslu Sumsel untuk mengusut pelanggaran politik uang ini secara transparan dan terbuka kepada masyarakat dalam waktu 3x24 jam.

"Kami juga menuntut Bawaslu Sumsel agar transparan dan terang benderang kepada masyarakat dan mengusut tuntas masalah ini," tegasnya.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengangkat berkas aduan masyarakat terkait pelanggaran politik uang. Laporan itu diterima dan segera diproses oleh Bawaslu Sumsel. (Foto: Wisnu Akbar Prabowo/Ketik.co.id)

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan secara terbuka menerima dan menandatangani berkas tuntutan yang dilayangkan oleh warga.

Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan yang sudah masuk terkait pelanggaran yang dimaksud.

"Laporan ini kami terima dan sedang kami proses. Dan dalam waktu dekat ini, akan kami umumkan statusnya seperti apa," kata dia.

Dia menjelaskan, sejauh ini sudah ada 14 laporan yang masuk selama pelaksanaan Pilkada Sumsel 2024. Seluruh laporan itu berkaitan dengan pelanggaran politik uang yang dilakukan sejumlah paslon.

Beberapa laporan itu tersebar di Kota Palembang dan Banyuasin. Dari aduan itu juga, Bawaslu Sumsel menerima barang bukti berupa amplop serta rekaman suara berupa ajakan untuk memilih salah satu paslon.

"Ada 14 laporan yang masuk, itu ada laporan terhadap paslon 01, ada juga laporan terhadap paslon 03. Jadi mereka ini saling melapor," lanjut Kurniawan.

Lebih lanjut, Bawaslu akan memberlakukan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang menerima dan memberi uang atau barang. Menurutnya, praktik politik uang bisa mempengaruhi hasil suara.

"Praktik politik uang ini kan ada unsur pidananya, baik terhadap yang memberi maupun yang menerima. Hal ini baru bisa dikatakan praktik politik uang jika ada unsur ajakan," tutur dia. (*)