KETIK, PALEMBANG – Rosdiana berdiri di antara deretan pohon kelapa yang menjulang di kebunnya. Tanah di bawah pohon-pohon itu tampak kering, meski kawasan pesisir tempatnya tinggal memiliki air yang melimpah.
Perempuan 35 tahun itu merawat kebun kelapa milik keluarganya di Desa Parit Tiga, Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari kebun itulah ia menghidupi seorang anak. Kebun tersebut telah menjadi tumpuan hidup keluarganya selama empat generasi.
Tidak seperti sebagian pemilik kebun lain yang menyerahkan pekerjaan membersihkan kebun dan memanen kepada buruh cungkil, Rosdiana mengerjakannya sendiri. Ia menganggap kebun itu sebagai warisan sekaligus amanah dari orang tuanya.
“Kebun ini titipan orang tua, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari sini,” kata Rosdiana pada akhir Juli lalu.
Ia memilih bertahan dengan kelapa ketika sebagian petani mulai melirik sawit. Pilihan itu tidak mudah. Pohon-pohon kelapa di Teluk Payo, rata-rata telah berumur sekitar 50 tahun. Produksinya menurun dan ukuran buah semakin kecil.
Persoalan lain datang dari tata niaga. Rosdiana mengatakan, petani sulit menentukan harga karena kelapa mereka dibeli pengepul dengan harga yang cenderung seragam.
“Membeli dari petani itu harganya dipukul rata. Pengepul cuma melihat sekilas lalu menentukan sendiri berapa nilai keringat kami,” ujarnya.
Kelapa dengan kualitas rendah kerap masuk kategori paket C, bahkan paket D. Buah seperti ini biasanya tidak dijual untuk kebutuhan konsumsi, melainkan dicungkil dagingnya untuk diolah menjadi kopra.
Di balik deru mesin dan debu proyek pembangunan PT Green Power di Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu, 29 Juli 2026 lalu,. Proyek bioavtur membawa ambisi besar untuk dekarbonisasi, namun tantangan ekologis dan sosial membayangi di depan mata. (Foto: M. Tohir Ketik).
Karena itu, rencana investasi PT Green Power untuk mengolah kelapa menjadi bioavtur membawa harapan baru. Rosdiana berharap industri tersebut bisa membuka pasar bagi kelapa yang selama ini bernilai rendah.
Namun harapan itu dibayangi pengalaman lama. Di Banyuasin pernah dibangun pabrik pengolahan kelapa dengan anggaran negara yang besar, tetapi hingga kini tidak beroperasi seperti yang diharapkan.
“Sudah ada contoh pabrik besar yang mangkrak dan tidak pernah menghasilkan apa-apa, padahal dibangun dengan uang rakyat,” katanya.
Bagi Rosdiana, ukuran keberhasilan investasi baru bukan hanya kecanggihan teknologi. Perusahaan juga harus memberi ruang bagi petani untuk memperoleh manfaat langsung, antara lain melalui pembelian kelapa dari petani tanpa rantai perdagangan yang terlalu panjang.
“Tujuan kami sederhana. Jika ada perusahaan besar yang buka di sini, seharusnya petanilah yang pertama kali mereka sejahterakan,” ujarnya.
Memburu Bahan Baku
Kelapa Banyuasin kini mendapat peran baru. Selama ini komoditas itu lebih dikenal sebagai bahan baku santan, kopra (kelapa kering), dan berbagai produk olahan. Sebagian produk kelapa Sumatera Selatan juga dipasarkan ke negara seperti Cina, Thailand, dan Vietnam.
Kini, kelapa dari Bumi Sedulang Setudung (julukan Kabupaten Banyuasin) diproyeksikan menjadi bahan baku bahan bakar penerbangan.
Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan, pemerintah daerah sedang menghitung potensi pengembangan perkebunan kelapa untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut. Pemetaan dilakukan bersama sejumlah pihak dengan mengacu pada tata ruang yang berlaku.
Produksi kelapa Sumatera Selatan saat ini, kata Erwin, berkisar 67.000-68.000 ton per tahun. Banyuasin menyumbang bagian terbesar, sekitar 45.000 ton.
Angka itu menunjukkan tantangan yang dihadapi industri baru tersebut. Pada tahap awal, pabrik bioavtur diperkirakan membutuhkan hampir 200.000 ton kelapa per tahun. Kebutuhan bahan baku itu hampir tiga kali lipat produksi kelapa Sumatera Selatan saat ini.
Investasi tahap awal proyek tersebut mencapai sekitar Rp 500 miliar dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Perusahaan juga menjanjikan penyerapan sekitar 500 tenaga kerja.
“Saya berharap tenaga kerjanya dari orang lokal Banyuasin dan sekitar,” kata Erwin.
Persoalannya bukan hanya dari mana bahan baku akan diperoleh, tetapi juga dari mana tambahan produksi berasal.
Pemerintah daerah menyebut perluasan kebun menjadi salah satu opsi. Namun pilihan itu membawa konsekuensi. Di tengah meningkatnya harga sawit dalam beberapa tahun terakhir, sebagian petani kelapa justru mulai mempertimbangkan mengganti kebunnya dengan sawit.
Erwin mengatakan perluasan perkebunan harus mengikuti tata ruang. Pembukaan lahan tidak boleh mengarah ke kawasan yang dilindungi.
“Tentunya ini semua harus kita pikirkan. Pembukaan lahan dan kebun ini menjadi hal yang cukup serius kalau dibuka tidak dengan cara yang dibenarkan,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata dia, akan menggunakan rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu instrumen untuk mencegah pembukaan lahan yang melanggar aturan.
Tantangan berikutnya adalah mempertahankan petani agar tetap menanam kelapa. Jika harga kelapa tidak cukup menarik dibandingkan komoditas lainnya terutama sawit, tambahan kebutuhan industri justru bisa berhadapan dengan persoalan pasokan.
Pemerintah Banyuasin menargetkan peningkatan Nilai Tukar Petani hingga di atas 100 sebagai salah satu indikator membaiknya kesejahteraan pekebun.
Risiko di Balik Perluasan
Bagi pemerhati lingkungan dan ekologi Boni Bangun, kebutuhan bahan baku yang besar harus menjadi perhatian sejak awal. Ia khawatir industri bioavtur justru mendorong perluasan perkebunan ke kawasan hutan.
Menurut Boni, jika bahan baku energi terbarukan diperoleh dengan membuka hutan, manfaat penurunan emisi dari bioavtur menjadi problematis. Karbon yang tersimpan di vegetasi dan tanah dapat kembali dilepaskan ke atmosfer ketika lahan dibuka.
“Yang terpenting keseriusan negara dalam melihat transisi energi, bukan sekadar proyek atau investasi. Ketika kita mulai berbicara ini proyek investasi, maka banyak yang akan dikorbankan,” kata Boni.
Banyuasin memiliki kawasan hutan yang luas dan ekosistem pesisir yang menopang kehidupan masyarakat. Kawasan tersebut tidak hanya penting sebagai habitat satwa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai, rawa, hutan mangrove, dan hasil perairan.
Boni menyebut masyarakat pesisir selama ini memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, termasuk ikan dan hasil perairan lainnya. Karena itu, perubahan bentang alam tidak hanya berisiko terhadap hutan, tetapi juga ruang ekonomi masyarakat.
“Maka kalau sudah berbicara ekspansi atau perluasan kebun kelapa di kawasan hutan, bagi teman-teman penggiat lingkungan ini adalah sebuah solusi palsu. Kita membabat hutan yang menjadi penyangga untuk menghadapi krisis iklim,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan fungsi kawasan hutan sebagai habitat satwa dilindungi. Kerusakan habitat dapat memperbesar tekanan terhadap satwa seperti harimau dan gajah sumatera, sekaligus meningkatkan kemungkinan konflik dengan manusia.
Namun ancaman terhadap petani tidak hanya datang dari pembukaan hutan. Industri besar juga dapat mengubah hubungan petani dengan pasar jika perusahaan menjadi pembeli utama komoditas.
Boni mengkhawatirkan munculnya ketergantungan petani pada satu industri apabila kelak terdapat aturan atau mekanisme perdagangan yang membuat mereka hanya dapat memasok ke pabrik tertentu.
Rosdiana, petani kelapa di Desa Teluk Payo, Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu, 29 Juli 2026 lalu. Ia tetap setia merawat kebun kelapanya di tengah tantangan zaman. (Foto: M. Tohir/ Ketik)
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan sejak awal bahwa investasi tidak menghilangkan pilihan ekonomi masyarakat.
“Seolah-olah merusak ruang hidup mulai dari sektor ekonomi, sosial, sampai lingkungan yang akan terganggu. Bukan manusia saja, satwa juga akan terganggu,” katanya.
Kelapa atau Sawit
Pengamat kebijakan publik Bagindo Togar BB melihat persoalan bioavtur Banyuasin dari sisi yang berbeda. Menurut dia, keberhasilan proyek tidak dapat dipisahkan dari pilihan komoditas yang dibuat petani.
Kelapa dan sawit sama-sama tanaman perkebunan, tetapi perubahan dari kelapa ke sawit dapat mengubah landscap (bentang alam), terutama jika berlangsung dalam skala besar. Di lahan pasang surut, perubahan tata air juga perlu diperhitungkan.
“Transformasi energi terbang ini dimulai bukan hanya dari laboratorium canggih, melainkan dari tanah berlumpur dan dedaunan pelepah tempat para petani lokal merawat pohon kelapa mereka,” ujarnya.
Karena itu, industri bioavtur semestinya tidak berhenti pada pembangunan pabrik. Hilirisasi harus berjalan bersamaan dengan perlindungan kebun kelapa yang sudah ada.
Bagindo menilai investasi sekitar Rp 500 miliar relatif kecil jika dibandingkan dengan ambisi membangun rantai industri energi baru sekaligus menjaga keberlanjutan bahan bakunya.
“Ini sebenarnya investasi receh, dalam artian dengan misi dekarbonisasi dengan teknologi tinggi nilai investasi ini hanya mencapai Rp 500 miliar. Itu sangatlah receh, bahkan dengan risiko tinggi jika mengalami kegagalan,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati agar proyek yang membawa nama transisi energi tidak justru menimbulkan biaya ekologis dan sosial yang lebih besar daripada manfaat ekonominya.
Sebab, ketika kebun kelapa diganti dengan komoditas lain, memulihkan ekosistem dan produktivitas lahan tidak selalu mudah. Perubahan kualitas tanah, tata air, dan pola produksi dapat mempengaruhi kemampuan lahan untuk kembali menopang tanaman kelapa.
Bagi Bagindo, hilirisasi kelapa sebenarnya bisa menjadi jalan untuk memperkuat ekonomi petani sekaligus mendukung ketahanan energi. Syaratnya, industri harus tumbuh dari komoditas yang sudah ada, bukan dengan mengorbankan bentang alam yang menopang kehidupan masyarakat.
“Hilirisasi kelapa lokal mampu menopang kedaulatan energi nasional, sekaligus memastikan berkah ekonomi dari transisi hijau ini benar-benar membumi hingga ke kantong para petani di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Seberapa Besar Pasarnya?
Pertanyaan lain muncul setelah bahan baku tersedia siapa yang akan menggunakan bioavtur tersebut?
Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menjadi salah satu simpul penerbangan yang berpotensi menggunakan bahan bakar nabati itu. Bandara tersebut melayani penerbangan domestik dan internasional, termasuk penerbangan haji dan umrah.
Niki Harliyanti, Branch Communication & CSR Department Head Bandara SMB II Palembang, mengatakan bandara rata-rata melayani 40-80 pergerakan pesawat datang dan pergi setiap hari, tergantung periode.
Sebagai gambaran, sebuah Boeing 737 dengan tangki penuh membutuhkan sekitar 20.100 liter avtur. Jika kebutuhan itu dikalikan 40 pergerakan penerbangan, konsumsi teoritisnya mencapai sekitar 804.000 liter sehari.
Namun, angka tersebut bukan berarti seluruh penerbangan akan menggunakan bioavtur. Sampai kini belum ada kepastian mengenai skema pemakaian, termasuk persentase campuran bioavtur dan kesiapan setiap jenis pesawat.
“Sejauh ini belum ada MoU, karena memang belum rilis, masih wacana. Kecuali itu sudah menjadi rilis dan sudah menjadi event nasional, sudah diuji coba dan bisa digunakan untuk jangka panjang,” kata Niki.
Bagi pengelola bandara, harga akan menjadi salah satu faktor penting. Jika bioavtur dapat diproduksi dengan harga kompetitif, biaya bahan bakar maskapai berpotensi turun.
“Harapannya dengan adanya bioavtur ini, kalau harganya lebih murah daripada avtur, jangka panjang penerbangan akan bertambah. Kalau bahan bakar murah, artinya semua biaya juga lebih murah,” ujarnya.
Tantangan menjadi lebih besar pada penerbangan jarak jauh. Pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 atau Boeing 777 dapat membutuhkan sekitar 45.000-80.000 liter avtur untuk satu penerbangan jarak jauh, tergantung rute dan kondisi penerbangan.
Penerbangan internasional dari Palembang, terutama untuk haji dan umrah, menjadi salah satu contoh besarnya kebutuhan bahan bakar penerbangan. Dengan harga avtur konvensional yang mengikuti pasar minyak dunia, biaya bahan bakar menjadi komponen penting dalam ongkos operasi maskapai.
“Belum lagi penerbangan internasional dari Bandara SMB II Palembang, khususnya rute haji dan umrah, menjadi konsumen energi yang sangat besar,” kata Niki.
Tetapi hingga kini masih ada pertanyaan mengenai kompatibilitas seluruh armada yang beroperasi di Indonesia terhadap bioavtur, termasuk persentase campuran yang dapat digunakan.
“Apakah seluruh maskapai yang ada di Indonesia, jenis pesawat mereka itu sudah bisa menggunakan bioavtur atau belum? Itu juga belum tahu. Dari tadi juga saya sudah menanyakan ke teman-teman operasional, belum ada,” ujarnya.
Dengan demikian, perjalanan kelapa Banyuasin menuju tangki pesawat masih panjang. Industri harus memastikan bahan bakunya tersedia tanpa mengorbankan hutan, petani perlu memperoleh harga yang layak, dan maskapai harus memiliki kepastian mengenai teknologi serta harga bahan bakar. (Muhammad Tohir, Ketik.com | Liputan ini didukung oleh Yayasan Indonesia Cerah dan AJI Palembang. )
