Respon Usulan Stiker “Keluarga Miskin”, Dinsos Pacitan Sebut Perlu Pertimbangkan Etika Sosial

KETIK, PACITAN – Usulan penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” bagi penerima bantuan sosial (bansos) oleh PMII Pacitan tampaknya tak bisa diterapkan begitu saja.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Heri Setijono menilai, ide tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena menyangkut banyak aspek, termasuk etika sosial dan kondisi lokal masyarakat.

Menurutnya, Pacitan memiliki kearifan lokal yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi Dinsos.

“Pacitan itu punya karakter masyarakat sendiri, jadi tidak harus sama dengan daerah lain. Momentum ini kami jadikan bahan evaluasi agar penerima manfaat ke depan sesuai kriteria. Yang sudah mampu bisa kita graduasi keluar, dan yang belum masuk tapi berhak, bisa kita bantu untuk dimasukkan,” jelas Heri, Senin, 3 November 2025.

Yang paling penting, kata dia, bukan pada simbol atau penempelan stiker, melainkan memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kalau stiker itu tujuannya memastikan bantuan tepat sasaran dan untuk updating data, kan bisa dilakukan dengan cara lain," ujarnya.

Menurut Heri, usulan semacam ini bisa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Selain sensitif secara sosial, kebijakan tersebut juga memerlukan biaya tidak sedikit.

“Kalau ingin membuat stiker dalam jumlah puluhan ribu, biayanya tidak sedikit. Itu baru pengadaan stikernya, belum pertimbangan lain. Jadi ini masih kami kaji lebih jauh,” paparnya.

Pun ia mengatakan bahwa hingga kini belum ada petunjuk atau instruksi dari Kementerian Sosial yang mewajibkan daerah untuk menerapkan kebijakan penempelan stiker bagi penerima bansos.

“Jadi kami tidak serta merta lalu ikut mengadakan," imbuhnya.

Heri menyampaikan, untuk tahun ini belum ada koordinasi dengan pihak lain guna menindaklanjuti wacana tersebut. Bisa dipastikan usulan tersebut belum bisa direalisasikan tahun ini.

"Masih kami kaji," tuturnya menutup.

Sebagai informasi, sejatinya di Pacitan sudah ada dua desa yang lebih dulu menerapkan kebijakan penempelan stiker bagi penerima bansos sebagai bentuk transparansi dan pendataan.(*)