PMII Pacitan Desak SPPG Klarifikasi Menu MBG dan Dugaan Intimidasi Wali Murid

KETIK, PACITAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pacitan memberikan klarifikasi terkait menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikeluhkan masyarakat, sekaligus adanya dugaan intimidasi terhadap wali murid yang menyampaikan keluhan.

Menurut Ketua PMII Pacitan Sunardi, SPPG harus segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait menu yang dikeluhkan tersebut. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,.

“Kami mendesak agar SPPG memberikan klarifikasi kepada masyarakat, jangan malah cuma diam saja,” katanya Jumat, 6 Maret 2026.

Selain itu, PMII juga menerima informasi adanya dugaan tindakan tidak semestinya terhadap wali murid yang menyampaikan kritik. 

Mereka disebut diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari penerima manfaat program.

“Kami menerima laporan bahwa wali murid yang menyampaikan keluhan justru diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri. Hal seperti ini tentu tidak seharusnya terjadi,” kata Sunardi.

Ia menegaskan keluhan masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh penyelenggara program, bukan justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

PMII Pacitan pun mendesak SPPG agar terbuka kepada publik terkait standar menu MBG serta memberikan klarifikasi atas dugaan intimidasi tersebut.

“Transparansi penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sunardi menambahkan, PMII akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada klarifikasi dalam waktu dekat, pihaknya siap membawa masalah tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan evaluasi.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Pacitan, Listiana Asworo, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aduan masyarakat terkait menu MBG yang dinilai belum sesuai standar.

Menurutnya, laporan tersebut sudah disampaikan kepada kepala dapur untuk segera melakukan perbaikan terhadap menu yang dianggap tidak layak atau terlalu minimalis.

“Kami sudah sampaikan ke kepala dapur untuk memperbaiki menu yang dianggap kurang layak. Kami juga tetap melakukan monitoring dan kroscek terkait keluhan tersebut,” jelasnya.

Listiana menambahkan, evaluasi juga dilakukan melalui koordinasi internal. Setiap kepala dapur diwajibkan melaporkan menu yang akan disajikan melalui grup WhatsApp sebelum didistribusikan.

Saat ini, terdapat sebanyak 38 SPPG yang beroperasi di wilayah Pacitan.(*)