Ketika TEMPO Minta Maaf, Tapi Tidak Mengaku Salah

Polemik antara TEMPO dan Partai NasDem ini sebenarnya sederhana, tapi jadi terasa rumit karena cara masing-masing pihak memainkan kata-kata.

Kalau disederhanakan, NasDem merasa dirugikan oleh pemberitaan. Mereka menilai ada narasi yang tidak tepat, bahkan cenderung menggiring opini misalnya soal isu demonstrasi yang disebut-sebut diusung partai itu.

Dari sudut pandang mereka, ini bukan sekadar soal efek, tapi soal isi berita yang dianggap keliru.

Lalu bagaimana respons TEMPO?

Ini bukan kebetulan. Ini strategi. Dalam dunia media, kalimat seperti ini sering dipakai untuk meredakan tekanan tanpa harus mengorbankan kredibilitas.

Sebab begitu sebuah media mengakui isi beritanya salah, dampaknya bisa panjang. Kepercayaan publik bisa turun, dan legitimasi jurnalistik bisa ikut dipertanyakan.

Jadi TEMPO memilih jalan tengah. Tidak mundur, tapi juga tidak frontal. Dan harus diakui, ini langkah yang cerdas. Tapi justru karena itu, patut dipertanyakan. Kalau memang yakin beritanya benar, kenapa harus minta maaf?

Kalau memang ada yang perlu diminta maafkan, kenapa tidak sekalian jujur soal letak kesalahannya? Di sini kita mulai melihat, bahwa ini bukan sekadar soal berita. Ini soal bagaimana narasi dibangun dan dijaga.

TEMPO seperti ingin bilang, “Masalahnya bukan di kami, tapi di dampak yang muncul setelah berita itu dibaca orang.”

Padahal, dampak selalu lahir dari cara sebuah informasi disusun, dipilih sudut pandangnya, dan disampaikan ke publik.

Artinya, kalau ada dampak yang dipersoalkan, logikanya ya harus ditarik ke hulunya, isi beritanya.

Di sisi lain, NasDem juga tidak sekadar marah. Mereka sedang berusaha memaksa satu hal, pengakuan bahwa ada yang tidak beres dalam pemberitaan itu.

Dan ini penting. Karena kalau hanya berhenti di “maaf atas dampak”, maka tidak pernah jelas sebenarnya yang dipersoalkan itu apa? Salahnya di mana? Perlu diperbaiki atau tidak?
Publik akhirnya dibiarkan menebak-nebak.

Apalagi di era sekarang, orang tidak lagi menelan mentah-mentah apa yang disajikan media. Mereka membandingkan, membaca ulang, bahkan curiga. Jadi ketika muncul permintaan maaf yang terasa “tanggung”, justru itu bisa memicu kecurigaan baru.

Apakah ini bentuk tanggung jawab?
Atau justru cara menghindari tanggung jawab?

Di titik ini, kita bisa melihat dua hal sekaligus.
Pertama, TEMPO menunjukkan pengalaman panjangnya. Mereka tahu cara meredam tekanan tanpa harus menjatuhkan diri sendiri.

Ini bukan reaksi spontan, tapi langkah yang diperhitungkan.

Kedua, NasDem juga sedang memainkan peran. Mereka tidak mau isu ini berhenti di permukaan. Mereka ingin memperjelas, ini bukan soal perasaan tersinggung, tapi soal akurasi dan framing.

Dan di antara dua kepentingan itu, publik berdiri di tengah menonton, menilai, sekaligus bertanya.

Yang jadi soal sebenarnya sederhana, kita butuh kejelasan. Kalau memang berita itu akurat, katakan saja tegas.

Kalau ada yang keliru, perbaiki dengan jujur. Bukan dengan kalimat abu-abu yang bisa ditafsirkan ke mana-mana.

Karena kalau model seperti ini terus dipakai, lama-lama publik akan terbiasa dengan “permintaan maaf tanpa kesalahan”. Dan itu berbahaya.

Media bisa terlihat seolah bertanggung jawab, padahal tidak benar-benar melakukan koreksi.
Sementara pihak yang merasa dirugikan juga tidak mendapatkan kejelasan. Akhirnya semua menggantung. Dan kepercayaan publik? Pelan-pelan terkikis.

Kasus ini sebenarnya jadi cermin penting. Bukan cuma untuk TEMPO, bukan juga cuma untuk NasDem. Tapi untuk kita semua yang hidup di tengah banjir informasi.

Bahwa hari ini, yang dipertaruhkan bukan cuma fakta, tapi juga keberanian untuk jujur.

Dan jujur itu sederhana, kalau salah, bilang salah. Kalau benar, pertahankan dengan terbuka.

Bukan dengan kalimat aman yang terdengar rapi, tapi menyisakan banyak tanda tanya.

Fenomena seperti yang terjadi pada TEMPO sebenarnya bukan hal baru dalam dunia jurnalisme. Banyak tokoh pers dunia sudah lama membahas soal ini. Bagaimana media bersikap ketika dikritik, ditekan, atau dituduh keliru.

Bill Kovach, misalnya, menekankan inti jurnalisme adalah kejujuran pada publik. Bukan sekadar menyampaikan fakta, tapi juga transparan saat terjadi kekeliruan. Dalam pandangannya, kepercayaan publik dibangun bukan karena media selalu benar, tetapi karena media mau mengakui ketika salah.

Sementara itu, Tom Rosenstiel menyebut “akuntabilitas” adalah pilar utama media modern. Artinya, ketika ada masalah dalam pemberitaan, media tidak cukup hanya meredakan situasi, tapi harus menjelaskan secara terang apa yang terjadi.

Pendapat yang lebih keras datang dari Glenn Greenwald. Ia kerap mengkritik media besar yang menggunakan bahasa “aman” saat diserang. Menurutnya, permintaan maaf yang tidak menyentuh substansi sering kali hanyalah strategi komunikasi, bukan bentuk tanggung jawab sejati.

Di sisi lain, Katharine Graham pernah menegaskan bahwa media harus berani menghadapi tekanan, termasuk dari kekuatan politik. Namun keberanian itu harus diimbangi dengan integritas termasuk keberanian untuk mengoreksi diri.

Dari pandangan para tokoh ini, satu benang merah terlihat jelas. Publik tidak hanya butuh berita, tapi juga kejelasan sikap. Jadi ketika muncul permintaan maaf yang hanya menyentuh “dampak”, bukan “isi”, wajar jika publik bertanya. Dalam standar jurnalisme global, itu belum sepenuhnya disebut akuntabilitas lebih tepat disebut manajemen krisis. (*)

*) M. Sofi Vidianto adalah Wakil Ketua Bidang Media dan Informasi Partai NasDem Kota Probolinggo

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: