Kenaikan BBM Hanya Soal Waktu, Pemerintah Daerah Harus Siap Melindungi Masyarakat

Saya, Daffa Raihananta, Ketua DPC GMNI Jombang, memandang bahwa potensi kenaikan harga BBM hanya tinggal menunggu waktu. Tidak menutup kemungkinan pertalite (subsidi) juga akan ikut naik nantinya.

Apalagi, di tengah situasi global yang belum menentu. Belum lagi kondisi fiskal yang semakin berat, beban subsidi energi, serta berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tidak menutup kemungkinan Pertalite juga akan mengalami penyesuaian harga.

Apabila hal tersebut terjadi, kelompok masyarakat kecil akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Kenaikan BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat secara keseluruhan.

Atas dasar itu, DPC GMNI Jombang menuntut adanya tindak lanjut yang konkret dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton atau buang badan meskipun ini program pusat, tetapi juga harus segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi, pengawasan distribusi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi daerah, serta kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terdampak.

Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk lebih aktif mengantisipasi dampak ekonomi yang akan muncul, sehingga beban krisis tidak sepenuhnya dipikul oleh rakyat kecil. Pemerintah daerah harus melakukan kontrol penuh terhadap stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok agar tidak terjadi gejolak yang semakin memberatkan masyarakat.

Lebih dari itu, kami memandang bahwa persoalan kenaikan BBM tidak bisa hanya dilihat sebagai kebijakan fiskal semata, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial. Ketika harga energi naik, daya beli masyarakat kecil akan menjadi korban pertama. Buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat berpenghasilan rendah harus menanggung efek berantai dari kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang.

Pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga BBM, namun memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi masyarakat dari dampak kebijakan tersebut. Sikap pasif dengan alasan bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat hanya akan memperbesar beban yang harus ditanggung masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kepentingan rakyat, DPC GMNI Jombang menyatakan sikap akan terus mengawal isu ini secara serius. Apabila tidak terdapat langkah nyata dan tindak lanjut yang konkret dari Pemerintah Kabupaten Jombang, maka DPC GMNI Jombang siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta mendesak pemerintah daerah agar mengambil langkah cepat dan terukur dalam menghadapi potensi dampak kenaikan BBM.

Jangan sampai kebijakan ekonomi yang diambil tanpa mitigasi yang matang justru menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus membayar harga paling mahal. Negara dan pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan rakyat tidak menjadi korban dari tekanan ekonomi yang terus meningkat. (*)

*) Daffa Raihananta adalah Ketua DPC GMNI Jombang

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: