Kegagalan PPP tidak cukup hanya dinilai dari angka hasil Pileg 2024 yang hanya mencapai 5,8jt suara atau 3,8% yang menyebabkan PPP terlempar dari Parlemen.
Namun ada hal yang fundamental penyebab kegagalan PPP pada pemilu 2024, adalah paradigma berfikir pimpinan partai itu sendiri yaitu Mardiono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP saat itu.
Coba kita lihat dari beberapa statment atau pernyataan Mardiono sejak diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP.
Di sebuah acara Pembekalan Caleg yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Jakarta pada tanggal 11 November 2023, dalam sambutannya Mardiono menyampaikan ketidak percayaannya terhadap hasil survey yang menunjukkan elektabilitas PPP masih di angka rawan dibawah 4%.
Bagaimana mungkin ratusan juga penduduk hanya diambil sample seribu orang bisa dikatakan itu mewakili semua?
Dari paparan Mardiono tersebut menunjukkan adanya kesalahan paradigma berfikir. Mardiono tidak bisa menggunakan nalar fikir metodologis. Dan akhirnya potret hasil survey dari beberapa lembaga Survey tersebut terbukti. PPP tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4%.
Pasca Pileg 2024, Mardiono kembali melontarkan pernyataan kontroversial di forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Tangerang pada tanggal 6 Juni 2024.
Dihadapan fungsionaris DPP dan DPW PPP se-Indonesia Mardiono dengan penuh percaya diri tidak mengakui kegagalan, justru Mardiono melempar kegagalan kepada para caleg. Video Pernyataan kontroversial ini bahkan sempat viral jadi perbincangan publik dan media.
Selain pernyataan yang kontroversial, banyak juga kebijakan Mardiono yang kontroversial dan bahkan tidak produktif. Ditetapkannya Mardiono sebagai Ketua Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum juga tidak kalah kontroversialnya.
Bagaimana tidak? Saya menyaksikan langsung bahwa sesungguhnya Mardiono tidak terpilih di Muktamar X PPP. Maka menjadi sangat wajar jika kedudukannya sebagai Ketua Umum mendapat penolakan Mayoritas DPW dan DPC dari berbagai daerah.
Harusnya Mardiono sadar dengan keadaan itu, dengan memperbaiki gaya kepemimpinannya. Namun Mardiono malah menunjukkan sikap arogansinya dengan memberhentikan ratusan pengurus DPW dan DPC PPP tanpa mempertimbangkan dampak elektoral partai. Saya ambil contoh Diantaranya:
Pertama, Mardiono memberhentikan Ketua DPW PPP Jawa Timur Ibu Hj. Munjidah Wahab (putri pendiri NU) KH. Wahab Chasbullah. Diketahui Ibu Hj. Munjidah Wahab turut menyumbang 1 kursi DPR RI dengan menempatkan putrinya terpilih DPR RI pada pemilu 2024 namun tidak dilantik akibat PPP tidak lolos PT.
Kedua, Mardiono memberhentikan Ketua DPW PPP Jawa Barat H. Pepep Saeful Hidayat yang juga terpilih sebagai Anggota DPR RI.
Ketiga, Mardiono melakukan PAW terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yaitu: 2 orang anggota DPRD NTB, 1 orang anggota DPRD Bangka Belitung, 3 orang anggota DPRD Bengkulu Tengah dan 3 orang anggota DPRD Kota Cilegon.
Untungnya seluruh keputusan PAW tersebut tidak dapat di proses lantaran dibatalkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP H. Taj Yasin Maimoen.
Keempat, Mardiono malah kembali mengeluarkan kebijakan sama sekali tidak produktif. Mardiono memaksakan diri menunjukkan arogansinya bahkan dengan menginstruksikan DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk memdukung upaya pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP dengan menyampaikan pernyataan terbuka di media. Yang tidak menjalankan Instruksi dianggap tidak loyal dan diancam akan dipecat.
Langkah Mardiono tersebut saya nilai benar-benar konyol dan tidak produktif. ”Yang gagal siapa yang di pecat siapa?”
harusnya yang dipecat itu Mardiono karena dialah sumber utama penyebab kegagalan PPP lolos Senayan. kok malah kader yang sudah terbukti penyumbang elektoral yang di pecat.
Dilihat dari deretan peristiwa tersebut, bahwa kegagalan PPP tidak cukup hanya dinilai dari hitungan angka hasil pemilu. Tidak bisa sesederhana itu. Namun ada hal yang sangat fundamental yang harus kita sadari bersama. Yaitu kegagalan mendasar ada pada paradigma berfikirnya Mardiono selaku Pimpinan Partai.
Jika kita semua, kader dan fungsionaris PPP di seluruh Indonesia tidak peduli atau bahkan dengan sadar atau tidak, mengabaikan aspek “paradigma” tersebut maka jangan harap PPP bisa kembali lolos ke Senayan jika masih di pimpin oleh Mardiono.
*) Yazid Merdeka merupakan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Jember 2021-2026
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat pada redaksi
