.png){kind=logo}
KETIK, ACEH SINGKIL – Usulan terhadap pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) baru untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 2029 mendatang semakin kuat.
Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Kabupaten Aceh Singkil, H Zakirun Pohan ikut menyuarakan bahwa penataan dapil baru untuk Pemilu 2029 mendatang bukan sekadar manuver politik, melainkan kebutuhan riil daerah.
Disebutkannya, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam memiliki modal kohesivitas (kelekatan) kultural dan konstitusi yang sangat kuat, sehingga sudah layak untuk pembentukan Dapil baru dikedua daerah itu. Jumlah penduduk juga memenuhi syarat.
"Selain jumlah penduduk, dikedua daerah yang secara regulasi sudah memenuhi syarat untuk membentuk dapil tersendiri, ada faktor sejarah, suku, dan sosial-budaya yang tidak boleh diabaikan. Sebagai Ketua MAA, saya melihat ikatan kultural disini sangat serasi dan harus terus disatukan," ucap Zakirun, Senin, 22 Juni 2026.
Saat ini, Aceh Singkil dan Subulussalam, masih tergabung dalam Dapil 9 DPRA bersama Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya (Abdya).
"Tarikan budaya yang berbeda di klaster yang luas tersebut sering kali membuat konstelasi politik menjadi tidak berimbang bagi daerah hilir," jelasnya.
Dengan menyatukan Aceh Singkil dan Subulussalam dalam satu dapil khusus yang mandiri, kelekatan sosial-budaya ini akan bermutasi menjadi soliditas politik.
"Kesamaan rasa, kepentingan ekonomi, dan tantangan geografis yang sama akan memastikan wakil rakyat yang lahir dari dapil ini nantinya jauh lebih fokus dan memahami karakteristik riil konstituennya," tegasnya.
Zakirun berharap dengan terbentuknya dapil mandiri pada Pemilu 2029, dapat mengoptimalkan penyaluran aspirasi masyarakat di tingkat provinsi.
Sepanjang tahun ini, perjuangan tersebut dimatangkan melalui serangkaian langkah taktis.
Setelah menjadi pemateri dalam diskusi publik pada Mei lalu, ia bersama tokoh masyarakat aktif menggelar gerilya audiensi ke instansi terkait, mulai dari KIP Aceh Singkil, bupati, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) guna menggalang dukungan kelembagaan.(*)
