Sekretaris Pansus RPJMD Desak Pemkot Surabaya Cermat Susun Target PAD

KETIK, SURABAYA – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar lebih cermat dan realistis dalam menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk lima tahun ke depan.

Menurut Ajeng, penyusunan target PAD dalam RPJMD bukan sekadar formalitas angka, tetapi harus berbasis pada potensi riil yang ada di lapangan. Ia menekankan pentingnya kalkulasi yang matang dan strategi yang tepat agar target tersebut bisa tercapai dan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata.

“Pemerintah harus menghitung potensi yang benar-benar bisa dicapai dan dikembangkan, bukan sekadar melanjutkan program yang sudah ada,” terangnya pada Kamis 19 Juni 2025.

Ajeng juga menyoroti sektor-sektor yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal, seperti retribusi parkir, pengelolaan aset daerah, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD Surabaya.

“Perubahan regulasi dari pusat juga jadi tantangan. Contohnya, bagi hasil pajak parkir valet yang sebelumnya 30 persen kini turun menjadi 10 persen. Ini harus disiasati agar Pemkot tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja,” tutur Politisi Gerindra ini.

Ia juga mengingatkan bahwa target PAD yang terlalu tinggi tanpa strategi yang jelas justru bisa menjadi bumerang dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ajeng berharap Pemkot melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan pelaku usaha, dalam proses perencanaan keuangan daerah.

Ia menyoroti target PAD yang dipatok dalam dokumen RPJMD, yaitu sebesar Rp 7,7 triliun pada awal 2026 dan meningkat menjadi Rp 8,4 triliun di akhir 2030.

Menurut Ajeng, angka besar tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dan strategi yang terukur.

“Pemkot harus menyampaikan dua atau tiga prioritas potensi PAD yang paling bisa diandalkan. Supaya jelas dan tidak sekadar ambisi angka,” tegas Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Dalam aspek pembiayaan, Ajeng juga mewanti-wanti agar utang tidak dijadikan andalan utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

“Kalau mau bicara utang, bahas saja dalam pembahasan anggaran tahunan. Tapi jangan jadikan utang sebagai pondasi utama dalam RPJMD,” pungkasnya.(*)