.png){kind=logo}
KETIK, LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto meminta semua aparatur negara, mulai birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa, melakukan introspeksi diri. Prabowo mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dan pangkat yang mereka sandang berasal dari uang rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan peresmian bendungan, Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).
Prabowo meminta semua birokrat untuk introspeksi diri. "Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua, saya minta kita introspeksi. Terutama para birokrat, ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi," katanya.
Prabowo kemudian secara khusus menyinggung pejabat di lingkungan TNI, Polri, dan kejaksaan. Ia menegaskan mereka merupakan pelayan rakyat sehingga tidak boleh melupakan asal-usul kewenangan yang dimiliki.
"Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa, ya? Di sana, iya. Pakai bintang juga kau di baju. Kau juga milik rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengaku juga mengaku sering geregetan mendengar kabar akal akalan para koruptor.
"Saya kadang-kadang, saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu, hhh, rasanya itu... Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan," ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. "Kita, kita akan tegakkan hukum, Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja," tegasnya.
Meski tidak diutarakan secara gamblang, pernyataan Prabowo tersebut secara tersirat merespons isu terkini di masyarakat belakangan.
Itu terkait pergerakan tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang menggeledah 12 lokasi terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan komoditas batu bara, PT Asabri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), hingga penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
Meski sejumlah lembaga terkait telah memastikan penyidikan berlangsung secara independen dan tidak dapat dikaitkan dengan konflik kepentingan antarlembaga penegak hukum, ramai di media sosial bahwa penyidikan tersebut membuat hubungan lembaga Polri dan Kejaksaan panas dingin.(*)
