Pemkot Surabaya Petakan Seluruh Pondok Pesantren, Prioritaskan Keamanan dan Legalitas Bangunan

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat memastikan keamanan santri dengan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kota Pahlawan.

Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan upaya sistematis untuk menjamin kelayakan dan keamanan struktur bangunan tempat para santri menimba ilmu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pentingnya langkah ini, terutama bagi ponpes yang juga menyelenggarakan pendidikan formal mulai tingkat SD, SMP hingga SMA.

“Itu nanti yang kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Wali Kota Eri, Jumat 10 Oktober 2025.

Menurut Eri, pemetaan ini dilakukan untuk melihat kondisi menyeluruh ponpes di Surabaya, termasuk kelayakan bangunan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar.

“Pondok (ponpes) ini kan tidak masuk ke dalam anggaran pemerintah, tapi karena ada di Kota Surabaya, maka kami nanti akan berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Timur bagaimana kita bersama-sama untuk melihat kondisi di pondok-pondok yang ada di kota ini,” terangnya.

Eri menekankan bahwa izin operasional menjadi kunci utama agar pemerintah kota dapat turun tangan memberikan bantuan, terutama untuk perbaikan atau penguatan struktur bangunan.

“Jika pondok itu sudah ada izinnya, maka kami bisa intervensi di sana memberikan bantuan terhadap struktur-struktur bangunan yang ada di pondok tadi,” imbuhnya.

Namun, Pemkot tak sekadar menuntut kepatuhan administratif. Eri memastikan pihaknya siap membantu proses perizinan bagi ponpes yang belum memilikinya.

“Ya, harus ada perizinan, nanti kita bisa bantu terkait dengan perizinannya. Karena izin itu sifatnya penting,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Pemkot Surabaya juga mengintegrasikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana yang difokuskan bagi lingkungan pesantren.

Kepala BPBD Surabaya Irvan Widianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila, menyebut ponpes sebagai target berikutnya setelah sekolah formal.

“Untuk sekolah SD, SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Kami, saat ini menargetkan juga untuk pesantren,” kata Irvan.

Program tersebut mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana dan simulasi tindakan darurat, dengan melibatkan seluruh penghuni pondok, mulai pengurus hingga santri.

“Pelatihan mitigasi bencana sekaligus melatih bagaimana mereka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harus melakukan apa,” jelasnya.

Irvan menambahkan, BPBD telah menginstruksikan seluruh camat di Surabaya untuk segera mendata ponpes di wilayah masing-masing sebagai dasar pelaksanaan pelatihan.

“Pendataan sedang dilakukan. Setelah itu, secara bertahap pada tahun ini dan depan akan segera dilakukan pelatihan mitigasi di lingkungan pesantren,” pungkasnya. (*)