KETIK, BLITAR – Persoalan pemangkasan Dana Desa menjadi salah satu keluhan yang mengemuka dalam dialog antara kepala desa dengan Guntur Wahono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, di Kabupaten Blitar.
Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Sebab, sebelum adanya pemangkasan pun anggaran desa disebut belum mampu membiayai seluruh sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Guntur Wahono seusai menggelar Sosialisasi Pendidikan Terhadap Dinamika Pemerintahan di Hall Grand Mansion Hotel Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis 1 Oktober 2026.
Guntur mengatakan, dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala desa menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama berkaitan dengan berkurangnya anggaran Dana Desa.
“Ternyata banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa di Kabupaten Blitar ini,” ujar Guntur.
Menurutnya, salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan adalah pemangkasan Dana Desa yang disebut mencapai sekitar 70 persen.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus kembali menghitung skala prioritas pembangunan. Sebab, dengan anggaran yang sebelumnya tersedia saja masih terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dibiayai.
“Tadi banyak yang menyampaikan bahwa terkait pemotongan Dana Desa sebesar sekitar 70 persen itu sangat menyulitkan mereka, para hadirin yang merupakan kepala desa di Kabupaten Blitar, dalam melakukan pembangunan,” jelasnya.
“Dengan angka seratus persen saja masih banyak sektor yang belum bisa mereka danai, apalagi saat ada pemangkasan seperti ini,” imbuhnya.
Guntur menyebut para kepala desa berharap agar Dana Desa dapat kembali pada besaran seperti sebelumnya. Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Mereka mengharapkan agar Dana Desa segera dikembalikan seperti dahulu kala. Namun ini semua tergantung kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Di sisi lain, Guntur memahami pemerintah pusat juga tengah menjalankan sejumlah program strategis yang membutuhkan dukungan anggaran, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya adalah sumber pembiayaan program-program tersebut agar tidak semakin menekan ruang fiskal Dana Desa.
“Pemerintah pusat sedang memiliki program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih dan juga Makan Bergizi Gratis. Nah, ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.
“Untuk menyelamatkan anggaran Dana Desa, anggaran KDMP dan MBG harus dicarikan sumber lain,” sambung Guntur.
Terbatasnya Dana Desa membuat sebagian pemerintah desa mulai mencari alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya dengan mengusulkan kebutuhan masyarakat melalui dana aspirasi anggota DPRD.
Guntur mengatakan, sejumlah kepala desa berharap dukungan tersebut dapat diperoleh melalui aspirasi DPRD Kabupaten Blitar maupun DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Mereka, kepala desa, rata-rata sebagian mencari solusi sumber dana alternatif untuk mendanai pembangunan dari dana aspirasi DPRD, baik DPRD Kabupaten Blitar maupun DPRD Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.
Namun, persoalan baru muncul ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah maupun lembaga legislatif ikut terdampak kebijakan penghematan dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Akibatnya, tidak seluruh usulan masyarakat yang sebelumnya telah dihimpun dapat direalisasikan.
“Ada persoalan lagi ketika ada pemangkasan anggaran dari pusat yang membuat dewan-dewan di daerah ini tidak banyak bisa merealisasi usulan-usulan masyarakat yang pernah ditampung,” kata Guntur.
Ia mengaku kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi anggota dewan ketika berhadapan dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kami berupaya semua aspirasi di dapil kami dapat kami tampung, namun saat realisasi banyak kendala, seperti tidak tercukupi atau terealisasi dari para pemohon,” jelasnya.
Guntur menilai persoalan pemerintahan desa tidak cukup hanya dibahas melalui mekanisme administratif. Ruang dialog antara pemerintah desa, masyarakat dan wakil rakyat dinilai penting agar persoalan di tingkat bawah dapat disampaikan secara langsung.
Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi dan dialog serupa dapat terus dilakukan. Terlebih perangkat desa merupakan pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Dialog seperti kegiatan hari ini harus terus berlanjut, dan kami akan memberikan ruang kesempatan pada kegiatan sosialisasi dewan berikutnya,” ujarnya.
Ia juga membuka kesempatan bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai gagasan dan harapan dalam forum-forum berikutnya.
“Untuk para perangkat desa juga bisa menyampaikan angan-angan, gagasan dan harapan mereka,” lanjutnya.
Menurut Guntur, suara pemerintah desa penting didengar karena mereka merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik.
“Karena bagaimanapun mereka adalah ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa,” pungkasnya.
