KETIK, BLITAR – Sebanyak 16.954 keluarga di Kota Blitar kembali mendapatkan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah. Dalam penyaluran tahap ketiga tahun 2026, setiap keluarga penerima memperoleh 30 kilogram beras sekaligus untuk memenuhi alokasi Oktober, November, dan Desember.
Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya tercatat 19.602 keluarga, kini jumlahnya berkurang menjadi 16.954 keluarga atau menyusut sebanyak 2.648 penerima.
Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di KDKMP Turi, Kota Blitar, Senin 16 November 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar Dewi Masitoh.
Dewi mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Dia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang kembali merealisasikan program bantuan beras bagi warga Kota Blitar.
“Atas nama Pemerintah Kota Blitar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapanas yang telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi Oktober, November, dan Desember kepada warga Kota Blitar,” ujar Dewi, Senin 16 November 2026.
Menurut Dewi, berkurangnya jumlah penerima dibandingkan penyaluran sebelumnya tidak menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Dia menegaskan, hal terpenting adalah bantuan tersebut tetap diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan menjelaskan, penyaluran kali ini merupakan tahap ketiga dengan skema distribusi tiga bulan sekaligus. Dengan demikian, setiap keluarga penerima mendapatkan jatah beras sebanyak 30 kilogram.
“Alokasi bantuan ini untuk tahap ketiga dengan jumlah yang sama, yakni tiga bulan langsung sebanyak 30 kilogram,” jelas Yonas.
Untuk Kota Blitar, total beras yang didistribusikan mencapai sekitar 500 ton. Jumlah tersebut dialokasikan guna memenuhi kebutuhan 16.954 keluarga penerima bantuan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Mengenai berkurangnya jumlah penerima, Yonas menegaskan bahwa Bulog tidak memiliki kewenangan menentukan siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Penetapan sasaran sepenuhnya mengacu pada data pemerintah pusat yang diteruskan melalui Bapanas.
“Data penerima kami terima dari BPS Pusat kepada Bapanas, kemudian diteruskan kepada Bulog untuk selanjutnya disalurkan di daerah-daerah,” ungkapnya.
Dengan mekanisme tersebut, Bulog menjalankan fungsi distribusi berdasarkan daftar penerima yang telah ditetapkan. Sementara perubahan jumlah keluarga penerima mengikuti hasil pemutakhiran data pemerintah pusat.
