.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi setempat mendukung perluasan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026.
Pemprov Jatim siap memperkuat proses pemutakhiran data dengan memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat sehingga kualitas basis data penerima bantuan sosial terus meningkat.
Selain aspek data, Khofifah juga menyampaikan sejumlah pengalaman lapangan yang dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan sistem digitalisasi bansos secara nasional.
Salah satunya terkait penyesuaian mekanisme dukungan bagi pilar-pilar sosial atau agen di daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran, termasuk perubahan pola pemberian dukungan operasional agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Khofifah juga mengungkapkan pengalaman terkait proses pembukaan rekening penerima bantuan sosial yang pada awal pelaksanaan sempat menjadi tantangan tersendiri.
Menurutnya, penyempurnaan tata kelola rekening penerima akan semakin mendukung keberlanjutan penyaluran program perlindungan sosial secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan evaluasi akan dilakukan hingga akhir Juli sebagai persiapan peluncuran nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang. Terlebih, karena pemerintah kali ini sangat berfokus pada basis digital dan Artificial Intelligence (AI).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech) untuk menghadirkan pelayanan publik lebih efektif, transparan dan terintegrasi.
"Kali ini rencananya kita akan melebar ke 43 kabupaten/kota. Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Luhut, saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau," terangnya. (*)
