KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu mengawal sejumlah rekomendasi strategis dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Denpasar, Bali.
Salah satu fokus utama yang diperjuangkan yakni mendorong fleksibilitas regulasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tekanan fiskal nasional.
Pelaksana Tugas Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menghadiri langsung pembukaan forum yang berlangsung di Bali Room Wantilan Convention Centre, Hotel Prama Sanur, Denpasar, Jumat, 22 Mei 2026.
Forum tersebut diikuti 13 pemerintah kota anggota Komisariat Wilayah IV Apeksi dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa ke tingkat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Dalam sidang pleno, Pemerintah Kota Batu bersama daerah lain membahas berbagai isu strategis, mulai dari ketahanan fiskal, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Heli Suyanto mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian daerah adalah dampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 20 persen pada tahun 2026.
“Selain itu, pemerintah daerah juga mulai bersiap menghadapi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027,” ujarnya.
Tak hanya sektor fiskal, forum APEKSI juga menyoroti berbagai persoalan regulasi yang dinilai menghambat pemerintah daerah.
Di antaranya keterlambatan petunjuk teknis penilaian LPPD tahun 2026, kendala implementasi SIPD RI, hingga belum adanya aturan tegas terkait batas wilayah kelurahan.
Selain itu, peserta forum mendorong adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui konsolidasi paket pekerjaan sejenis sebagaimana arah kebijakan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Pada sektor pertanahan dan tata ruang, pemerintah kota anggota Apeksi juga meminta adanya relaksasi kebijakan terkait penetapan lahan sawah dilindungi di kawasan perkotaan.
Menurut Heli, kondisi tiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam penerapan aturan.
“Kami mendorong adanya diskresi dan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan, khususnya terkait tata ruang dan lahan pertanian di wilayah perkotaan,” katanya.
Sementara di bidang ekonomi, forum menekankan pentingnya penguatan UMKM berbasis sektor unggulan daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Beberapa inovasi yang didorong antara lain penggunaan pembayaran non-tunai untuk parkir dan BBM, hingga percepatan penggunaan kendaraan non-fosil dalam mendukung target Indonesia Zero Emission.
Apeksi juga merekomendasikan agar pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat lebih mengutamakan pelibatan UMKM lokal.
Pemerintah pusat juga diminta menyelaraskan regulasi antar-kementerian agar pelaksanaan program tidak membebani APBD daerah.
Di sela kegiatan forum, Pemerintah Kota Batu turut berpartisipasi dalam Denpasar City Expo dengan mempromosikan potensi agrowisata serta produk unggulan daerah.
Berbagai olahan hasil pertanian seperti keripik buah dan sayur khas Kota Batu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, termasuk wisatawan mancanegara. (*)
