KETIK, BLITAR – Perhatian terhadap pengurus RT, RW, LPMK hingga kader posyandu di Kota Blitar kembali menjadi sorotan. Komisi I DPRD Kota Blitar meminta pemerintah kota menghidupkan kembali program bingkisan Lebaran yang sempat diberikan pada 2025, tetapi tidak lagi dianggarkan pada 2026.
Permintaan itu mengemuka saat pembahasan anggaran untuk tahun 2027 mulai disiapkan. DPRD menilai bingkisan hari raya bukan semata-mata soal nominal, melainkan bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang ikut menjalankan pelayanan di tingkat lingkungan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengatakan program tersebut pernah menyasar pengurus RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta kader posyandu, Selasa, 20 Oktober 2026.
Namun, pada 2026, anggaran pengadaan bingkisan Lebaran bagi pengurus RT, RW, dan LPMK tidak lagi tersedia.
“Ini bukan masalah nilai. Kalau RT dan RW, mungkin bisa membeli sendiri. Tetapi, bingkisan ini merupakan bentuk perhatian kepada mereka yang selama ini membantu pemerintah,” kata Agus, politikus PPP.
Menurut Agus, peran pengurus lingkungan dan kader posyandu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka menjadi bagian penting dari pelayanan masyarakat, mulai dari urusan administrasi di tingkat lingkungan hingga mendukung kegiatan kesehatan warga.
Karena itu, Komisi I meminta agar program bingkisan tersebut kembali dimasukkan dalam pembahasan APBD Kota Blitar 2027.
Agus menyebut kebutuhan anggaran untuk program itu diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar. Dana tersebut ditujukan bagi bingkisan hari raya untuk pengurus RT, RW, LPMK, dan kader posyandu.
“Total anggarannya sekitar Rp2 miliar. Tahun lalu tidak diajukan, tahun ini juga belum diajukan oleh eksekutif. Kami meminta agar dialokasikan kembali,” ujarnya.
Meski demikian, usulan DPRD tersebut belum berarti anggaran telah disetujui. Kepastian program masih bergantung pada pembahasan APBD 2027 bersama pihak eksekutif.
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, mengatakan program bingkisan Lebaran masuk dalam salah satu program Wali Kota yang akan dimunculkan dalam pembahasan anggaran mendatang.
“Nanti di pembahasan APBD 2027 menjadi salah satu program Wali Kota yang akan dimunculkan. Karena pembahasan APBD 2027 dengan Banggar masih belum dilakukan, perkiraan awal bulan depan,” kata Heru.
Pernyataan tersebut membuka peluang bagi program bingkisan Lebaran untuk kembali dianggarkan. Namun, besaran dana, penerima, dan mekanisme penyalurannya masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Bagi pengurus RT, RW, LPMK, dan kader posyandu, keputusan dalam APBD 2027 nantinya akan menentukan apakah perhatian yang sempat mereka terima pada 2025 kembali hadir menjelang Lebaran.
