KETIK, SURABAYA – Membedah secara tajam anomali dan cacat struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada badan perwakilan, mengantarkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam Ujian Doktor Terbuka yang digelar di ASSEC Tower Unair, Ketua DPD RI ke-5 masa jabatan 2019-2024 itu berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, Summa Cumlaude.
Disertasi yang dipertahankan tersebut berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik". Melalui karya akademiknya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif serta dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat.
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik. Menurutnya, hal ini menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi. Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elit partai ketimbang memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan (independen/non-partai politik) untuk menjadi anggota DPR RI.
"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu," ujar LaNyalla dalam sidang, Rabu, 11 November 2026.
LaNyalla menjabarkan sederet dampak positif yang signifikan jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI. Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances (saling awas dan imbangi) di internal legislatif.
Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan pro-elit yang merugikan publik.
Ketiga, meminimalisir konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.
Gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.
"Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik," katanya.
Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju berdemokrasi matang.
LaNyalla menyebutkan negara-negara seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, hingga sejumlah anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, yang telah lebih dahulu membuka ruang bagi masuknya calon independen di parlemen nasional mereka.
Selain membuka jalur independen di DPR, disertasiLaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).
Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan undang-undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus.
Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan objektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.
Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI. Ia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
Pencapaian predikat Summa Cumlaude ini tidak hanya menjadi penanda dedikasi akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tetapi juga memberikan cetak biru (blueprint) penting bagi masa depan hukum tata negara Indonesia.
Karya ini diharapkan memantik diskursus nasional yang lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar di tangan elite partai.
"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki, ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia," tegas LaNyalla menutup persidangan yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.
Turut hadir sebagai penguji/penyanggah dalam ujian tersebut antara lain Prof. Romdhoni, Prof. Suparto Wijoyo, Prof. Muhamad Nafik Hadi, Prof. Dossy Iskandar Prasetyo, Prof. Muhammad Hatta Ali, Prof. Radian Salman, Prof. Mas Rahmah, Dr. Wahyu Aditama, dan Dr. Prawitra Thalib.
Sementara itu, di jajaran undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan hadir Dr. Mulyadi (FISIP UI), Prof. Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Dr. Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), serta Dr. Afriansyah Noor, M.Si. (Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI).
Tampak pula sejumlah pejabat dan penyelenggara negara, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Soekarwo, para anggota DPR dan DPD RI, jajaran forum pimpinan daerah, serta sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, dan pimpinan cabang olahraga. (*)
