KETIK, MALANG – Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, menggelar pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) partisipatif di Balai Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jumat, 20 November 2026.
Kegiatan yang merupakan bagian dari program Fakultas Syariah Berdampak Tahun 2026 tersebut bertujuan memperkuat kapasitas Pemerintah Desa Jedong dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun produk hukum desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara sebagai tim pelaksana, dengan pendampingan Ketua Program Studi HTN, Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., dan Sekretaris Program Studi HTN, Abdul Kadir, S.HI., M.H. Hadir pula Kepala Desa Jedong, Tekat Wahyudi, S.H., unsur BPD, aparatur pemerintah desa, dan perwakilan tokoh masyarakat.
Ketua Program Studi HTN, Dr. Musleh Harry, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam menghadirkan kontribusi akademik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian menjadi sarana pembelajaran untuk menghubungkan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa keilmuan yang dikembangkan di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Malang bersama perangkat Desa Jedong, Kabupaten Malang. (Foto: Fakultas Syariah UIN Malang)
Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga diarahkan pada pendampingan berkelanjutan. Pendampingan diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan BPD mengidentifikasi kebutuhan regulasi, merumuskan substansi norma, hingga menyusun rancangan Peraturan Desa.
Sementara itu, Kepala Desa Jedong, Tekat Wahyudi, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai pendampingan penyusunan Perdes dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum.
Tekat berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan produk hukum yang konkret. Ia menargetkan setidaknya dua Peraturan Desa dapat disusun sebelum berakhirnya masa bakti BPD Desa Jedong pada Maret 2027.
“Harapan kami, kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi benar-benar dapat membantu Pemerintah Desa dan BPD dalam menghasilkan Peraturan Desa. Syukur apabila sebelum berakhirnya masa bakti BPD pada Maret 2027 dapat tersusun dua Peraturan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Jedong,” katanya.
Dalam sesi materi, dosen Program Studi HTN, Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M., memaparkan prinsip, tahapan, dan teknik pembentukan Peraturan Desa secara partisipatif.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Perdes harus memperhatikan kewenangan desa, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan hukum pembentukannya antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Yayuk juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembentukan regulasi desa. Menurutnya, partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran warga dalam musyawarah, tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terhadap substansi peraturan yang disusun.
Materi pelatihan turut membahas teknik penyusunan produk hukum desa, mulai dari identifikasi permasalahan, penentuan dasar hukum, penyusunan konsiderans, perumusan batang tubuh, hingga penggunaan bahasa hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas sejumlah persoalan dalam pembentukan Perdes. Beberapa isu yang mengemuka meliputi pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan BPD, mekanisme pelibatan masyarakat, serta penentuan prioritas regulasi yang dibutuhkan Desa Jedong.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya konsultasi publik, musyawarah yang melibatkan perwakilan kelompok masyarakat, dan penyediaan ruang penyampaian masukan secara tertulis agar aspirasi warga dapat terakomodasi dalam proses penyusunan regulasi.
Terkait rencana penyusunan dua Perdes sebelum Maret 2027, penentuan prioritas diarahkan pada pemetaan kebutuhan hukum desa dengan mempertimbangkan kewenangan desa, urgensi persoalan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan regulasi tersebut.
Melalui kegiatan ini, Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berharap terbangun kerja sama berkelanjutan dengan Pemerintah Desa Jedong, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pembentukan produk hukum desa.
Keterlibatan mahasiswa HMPS HTN dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan pembelajaran berbasis pengalaman. Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*)
