KETIK, BATU – Pemkot Batu mendorong peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
Langkah tersebut dilakukan menyusul masih rendahnya persentase penduduk Kota Batu yang berhasil menuntaskan pendidikan hingga jenjang sarjana, meskipun partisipasi masyarakat pada tingkat pendidikan menengah tergolong tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu 2025, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi hingga tingkat sarjana baru mencapai 14,54 persen. Kondisi ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara akses pendidikan menengah dan keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk kelompok usia 16-18 tahun telah mencapai 85,64 persen. Data tersebut menunjukkan sebagian besar remaja di Kota Batu telah mengakses pendidikan tingkat menengah, tetapi belum seluruhnya berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Wali Kota Batu, Nurochman, mengatakan pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan perlu memperkuat peran dalam membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, capaian partisipasi pendidikan menengah yang belum diikuti tingginya jumlah lulusan sarjana menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama-sama.
“Ini tentu menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya, Rabu, 11 November 2026.
Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Batu telah menggulirkan Program 1.000 Sarjana.
“Program ini ditujukan untuk membantu lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi terkendala kemampuan ekonomi,” jelas Cak Nur, sapaanya.
Pada pelaksanaan tahun ini, bantuan biaya pendidikan tinggi tersebut sudah menyasar 603 calon penerima manfaat. Melalui program tersebut, Pemkot Batu berharap semakin banyak anak daerah yang dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus mengesampingkan cita-citanya akibat keterbatasan finansial.
“Kami dari Pemkot Batu menghadirkan Program 1.000 Sarjana agar anak-anak yang punya kemampuan dan kemauan untuk kuliah tidak mengurungkan cita-citanya karena keterbatasan ekonomi,” katanya.
Selain memberikan bantuan pembiayaan, Cak Nur juga meminta seluruh unsur lembaga pendidikan berperan aktif mengidentifikasi peserta didik yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah.
Imbauan ini ditujukan kepada kepala sekolah, pengelola madrasah, hingga pimpinan pondok pesantren swasta yang berada di bawah naungan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
Ia mendorong setiap lembaga pendidikan melakukan pemetaan terhadap siswa yang berisiko putus sekolah maupun menghadapi hambatan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dinilai penting agar kendala yang dihadapi peserta didik dapat diketahui sejak dini.
Menurut Cak Nur, tanggung jawab lembaga pendidikan tidak cukup hanya memastikan siswa menyelesaikan pendidikan menengah.
“Para lulusan juga membutuhkan pendampingan dan dorongan agar memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi,” tutur politisi PKB ini.
Dengan demikian, tambah dia, dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan diharapkan tidak hanya berhenti pada penyediaan bantuan biaya, tetapi juga mencakup peran aktif lembaga pendidikan dalam mendorong peserta didik meraih gelar sarjana. (*)
