KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut disiapkan untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan keputusan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi menggelar rapat mengenai pengelolaan gambut dan potensi karhutla. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 September 2026.
Menurut Teddy, BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Pelibatan mereka diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya, mulai dari pencegahan, penelitian, pemetaan kawasan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Dengan begitu, pengelolaan kawasan gambut tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga diarahkan pada langkah pencegahan sejak awal.
Selain membentuk BPGMN, pemerintah juga akan memperkuat operasi di lapangan. Satuan Tugas (Satgas) Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons kebakaran secara langsung dan lebih cepat ketika muncul titik api.
Masyarakat diharapkan dapat membantu melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal apabila kebakaran mulai terjadi.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” pungkas Teddy. (*)
