KETIK, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram.
Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Fatwa tersebut ditetapkan setelah Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026.
Fatwa itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub.
Penetapan tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Selain dampak kesehatan, MUI juga menyoroti kandungan nikotin dalam rokok elektrik.
Kandungan tersebut dinilai memiliki sifat adiktif serta berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
MUI juga menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Larangan tersebut turut mencakup kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam.
Melalui penetapan fatwa tersebut, Niam berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kesehatan jasmani, melindungi kelestarian lingkungan, serta mencegah ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.
Berikut diktum fatwa MUI terkait rokok elektrik atau vape:
FATWA MUI
Nomor: 131 Tahun 2026
Tentang
HUKUM PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (REL)/VAPE
KETENTUAN HUKUM
1. Menggunakan rokok elektrik(REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) / vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
REKOMENDASI
1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN haru menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.(*)
