.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi para guru. Untuk guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), tunjangan yang sebelumnya sebesar Rp1,5 juta per bulan kini meningkat menjadi Rp2 juta.
Pernyataan ini disampaikan Abdul Mu'ti usai berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026 kemarin.
"Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan," katanya.
Tidak hanya berfokus pada kesejahteraan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program beasiswa pendidikan.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 dengan beasiswa Rp3 juta per semester.
"Program ini sudah berjalan dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sudah masuk semester kedua dan Insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini," jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada tahun 2026, pemerintah memperluas cakupannya. Sebanyak 150.000 guru ditargetkan menjadi penerima beasiswa dengan nilai bantuan yang sama, yakni sebesar Rp3 juta per semester.
Saat ini proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus mendorong para guru untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” kata Abdul Mu’ti.
Karena bagi Presiden, guru merupakan elemen kunci dalam membentuk generasi penerus bangsa.
Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru dipandang sebagai investasi strategis untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan di masa depan. (*)
