KETIK, MALANG – Regulasi untuk menata sistem pengelolaan parkir masih digodok dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang. Dalam Ranperda tersebut akan membahas penerapan pembayaran digital melalui QRIS hingga besaran setoran retribusi dan imbalan juru parkir (jukir).
Menurut Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mencantumkan imbalan jasa terhadap jukir pada Ranperda dilakukan agar ada kejelasan dalam pembagian hasil di setiap titik parkir.
"Proses tersebut sambil menunggu Ranperda yang masih tahao pembahasan oleh Pansus DPRD Kota Malang. Semua sudah difasilitasi dalam pasal-pasal di Ranperda. Salah satunya besaran imbalan jasa kepada jukir," ujarnya, Kamis 8 Mei 2025.
Dalam Ranperda juga akan mewajibkan penggunaan karcis bagi setiap titik parkir di Kota Malang. Selain itu juga pembangunan gedung parkir di kawasan Kayutangan Heritage agar masyarakat dapat mengakses layanan parkir lebih baik lagi.
"Jadi setiap titik parkir itu wajib menggunakan karcis. Sekaligus membahas dengan adanya pembangunan gedung parkir itu, layanan parkir di Kayutangan Heritage akan lebih baik," lanjutnya.
Sebelumnya, Dishub Kota Malang telah mengestimasikan total retribusi dari setiap titik parkir di Kota Malang mencapai Rp 150.000-200.000 per hari. Besaran tersebut akan dikaji ulang melalui Ranperda.
"Mudah-mudahan segera mungkin pada tahapan Pansus untuk ditata. Nanti penyetoran bisa langsung ke Dishub Kota Malang," katanya.
Di sisi lain, salah satu jukir di Stasiun Malang, Jazuli menjelaskan pembayaran melalui QRIS telah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Menurutnya melalui QRIS, jukir tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian.
"Biasanya anak muda yang pakai QRIS. Kadang ada pemilik kendaraan lupa bawa uang tunai, akhirnya bayar pakai QRIS. Kalau dulu yang tidak membawa uang tunai, ya saya suruh pergi," ujarnya.
Jazuli biasa bekerja dari pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dengan mendapat uang parkir hingga Rp 500.000. Uang tersebut masuk ke rekening koordinator parkir untuk ditransfer kepada Dishub Kota Malang dengan nominal tertentu. Sedangkan sisanya menjadi penghasilan jukir.
"Tapi uangnya masuk ke rekening koordinator parkir. Kalau parkiran di sini, hanya setor ke Dishub setiap hari. Koordinator yang harus setor sekitar Rp 90.000 per hari melalui Bank Jatim," ucapnya.(*)
Regulasi Parkir Kota Malang Masih Digodok, Pembayaran QRIS dan Imbalan Jukir Bakal Diatur
8 Mei 2025 14:12 8 Mei 2025 14:12
Lutfia Indah, Mustopa
Redaksi Ketik.com
Ilustrasi parkir yang disiapkan Dishub Kota Malang di kawasan Kayutangan Heritage. (Foto: Lutfia/Ketik.co.id)
Tags:
Titik Parkir parkir kota malang Jukir Juru Parkir Kota Malang Ranperda Parkir Dishub Kota MalangBaca Juga:
Baru Kredit Sebulan, Motor Pemuda di Kota Malang Ini Hilang Digasak MalingBaca Juga:
Tongkat Komando Korem 083/Baladhika Jaya Resmi Berganti, Kini Dijabat Oleh Kolonel Inf Wahyu RamadhanusBaca Juga:
PHRI Kota Malang Ungkap Kenaikan Harga Avtur Belum Berdampak Spesifik pada HotelBaca Juga:
Kedai Kopi Cahaya Baru, Ruang Singgah Anak Muda di Tengah Hiruk Pikuk Kota MalangBaca Juga:
Plastik dari Singkong Ini Bisa Dimakan, Karya Lulusan Terbaik ITN MalangBerita Lainnya oleh Lutfia Indah
15 April 2026 19:41
DLH Kota Malang Petakan 39 TPS Tak Layak, Dorong Standarisasi Atap dan Fasilitas Lindi
15 April 2026 17:57
DPRD Kota Malang Ikut Kawal 4 Usulan Ranperda, Atur Pencegahan Narkoba Hingga RTH
15 April 2026 16:31
33 Pegawai Lapas Perempuan Malang Naik Pangkat, Jadi Momen Gebrakan Inovasi
15 April 2026 14:28
Tersorot Usai KPK OTT Bupati Tulungagung, Wahyu Hidayat: Kota Malang Tidak Seperti Itu!
15 April 2026 13:54
Kejar Perbaikan Jalan, Pedagang Pasar Gadang Wajib Pindah Hingga 25 April 2026
14 April 2026 16:31
Bukti Imunisasi Lengkap untuk Syarat Pendaftaran Sekolah di Kota Malang Sedang Dikaji
Trending
Dinkes: Hasil Lab Keracunan MBG Siswa Tegalombo Pacitan Ditunggu 4–5 Hari
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Thailand vs Indonesia, Misi Merah Putih Pertahankan Gelar
Dicari! Direksi BPR Delta Artha dan Direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo, Seperti Apa Seleksinya?
Dulu PDIP Kini Gerindra, Perjalanan Politik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Kandas di Tangan KPK
