KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar prosesi penyemayaman Api Abadi Kayangan Api di Pendopo Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro (HJB) ke-349, Minggu (19/10/2026) malam.
Kegiatan tahunan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Prosesi penyemayaman Api Abadi Kayangan Api menjadi salah satu simbol penting dalam rangkaian peringatan hari jadi daerah. Api tersebut melambangkan semangat perjuangan, pengabdian, dan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, Api Abadi bukan sekadar bagian dari seremoni tahunan, melainkan pengingat akan sejarah dan tanggung jawab bersama untuk melanjutkan pembangunan daerah.
“Api Abadi adalah simbol semangat perjuangan yang tidak akan pernah padam, penghormatan terhadap sejarah, dan komitmen bersama untuk meneruskan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro yang kita cintai bersama,” ujarnya.
Melalui momentum HJB ke-349, masyarakat diajak mengenang perjalanan sejarah daerah sekaligus menghormati jasa para pendahulu. Semangat perjuangan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk berkontribusi melalui kerja nyata, integritas, inovasi, dan gotong royong.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo Wahono juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan target strategis Pemkab Bojonegoro, terutama di sektor ketahanan pangan.
Setelah mencatat produksi pangan sekitar 879.000 ton dan melampaui capaian Kabupaten Ngawi pada tahun sebelumnya, Bojonegoro menargetkan diri menjadi salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia.
Pemkab Bojonegoro membidik target melampaui produksi Kabupaten Indramayu, yang disebut mencapai sekitar 1,1 juta ton, pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah terus mendorong sejumlah langkah strategis, meliputi peningkatan ketersediaan dan pengelolaan air irigasi, pemenuhan serta pemeliharaan pasokan pupuk, penerapan teknologi pertanian modern, dan program pencetakan sawah baru.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kontribusi Bojonegoro terhadap ketahanan pangan nasional.
Selain sektor pertanian, Pemkab Bojonegoro menyampaikan sejumlah indikator positif terkait kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Angka kemiskinan Bojonegoro disebut turun dari 11,49 persen menjadi 10,69 persen atau berkurang 0,80 poin persentase. Penurunan tersebut diklaim menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro juga mencapai 73,74 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sektor nonmigas tercatat sebesar 5,86 persen, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Pemkab Bojonegoro mengapresiasi dukungan Forkopimda, aparatur pemerintahan, dan masyarakat dalam mendorong berbagai capaian pembangunan tersebut. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk mencapai target pembangunan daerah.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah menargetkan fasilitas kesehatan di Bojonegoro dapat berkembang menjadi rumah sakit unggulan dan menjadi rujukan bagi masyarakat dari wilayah lain.
“Kami ingin Bojonegoro menjadi rujukan orang sakit. Rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro harus menjadi rumah sakit unggulan,” ujar Setyo Wahono.
Penguatan sektor kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun Bojonegoro sebagai daerah rujukan nasional di bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Pemkab Bojonegoro juga mendorong pengembangan pendidikan, termasuk melalui kehadiran lembaga seperti SMA Taruna Pradana Pamong Praja. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengembangan teknologi pertanian.
Pemerintah daerah menegaskan tidak ingin mendirikan universitas baru dengan program studi yang telah tersedia di Bojonegoro. Sebaliknya, pengembangan pendidikan diarahkan agar berjalan selaras dengan kebutuhan daerah, terutama dalam mendukung sektor kesehatan dan pangan.
Peringatan HJB ke-349 turut diisi dengan doa bersama yang melibatkan desa-desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut menjadi wujud kebersamaan pemerintah dan masyarakat dalam mendoakan kemajuan daerah.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa, dan masyarakat, Bojonegoro optimistis dapat terus berkembang menjadi daerah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. (*)
