KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan siap mendukung pelaksanaan kerja sama Country Programme Action Plan atau CPAP 2026–2030 antara UNICEF dan Pemerintah Pusat. Program tersebut dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb saat menerima sosialisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama CPAP 2026–2030 antara UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Bandung di Rumah Dinas Bupati Bandung, Selasa, 19 Mei 2026.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, saya mengucapkan selamat datang kepada delegasi UNICEF dalam rangka memperkuat kolaborasi pembangunan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ali.
Ali mengatakan, kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani pada 20 April 2026 merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan generasi penerus bangsa.
Menurut dia, dalam kerangka CPAP 2026–2030 terdapat sejumlah komponen program strategis yang relevan dengan kebutuhan daerah. Program tersebut mencakup bidang gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim, lingkungan, air bersih dan sanitasi, perlindungan anak, kebijakan sosial, serta efektivitas program.
“Kami memandang bahwa fokus kerja sama ini sejalan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak,” ujar Ali.
Ia menilai pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus mensosialisasikan rencana pelaksanaan kerja sama UNICEF dengan Pemerintah Pusat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.
Ali berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami peran dan kontribusi masing-masing agar implementasi program berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bandung, kata dia, menyambut baik penetapan Jawa Barat sebagai salah satu fokus baru dalam pelaksanaan program UNICEF. Pemkab Bandung siap mendukung pelaksanaan program tersebut melalui kebijakan, program daerah, dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami siap mendukung dan bersinergi, baik melalui kebijakan, program, maupun kolaborasi lintas sektor, agar seluruh inisiatif yang dirancang dapat diimplementasikan secara optimal,” katanya.
Ali menegaskan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak. Ia menyebut perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, insan media, hingga masyarakat perlu terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut dia, kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, terutama dalam pembangunan yang berpihak pada anak, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial.
Ali juga mengaitkan kerja sama tersebut dengan visi Kabupaten Bandung, yakni “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.” Ia berharap program CPAP 2026–2030 dapat menjadi salah satu daya ungkit dalam mewujudkan generasi unggul dan masa depan daerah yang lebih baik.
“Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat, memperkuat sinergi, serta menghasilkan langkah-langkah konkret yang berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Ali.
Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa dan Bali, Tubagus Arie Rukmantara mengatakan program Unicef berfokus pada promosi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
"Beberapa di antaranya terkait pemenuhan hak anak, akses air bersih bagi anak-anak maupun peningkatan kesejahteraan anak lainnya, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan," kata Arie.
Pihaknya berharap dari hasil audiensi ini Kabupaten Bandung bisa dijadikan percontohan bagi kabupaten kota lainnya
"Seperti kesuksesan PDAM Tita Raharja yang dipelajari oleh Kamboja dan Vietnam yang sukses melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih. Nantinya sukses di Kabupaten Bandung ini bisa ditiru oleh kabupaten/kota lainnya," jelas Arie.(*)
