KETIK, SUMENEP – Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) mendesak kejelasan pembangunan infrastruktur kepulauan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemkab dan DPRD Sumenep. Forum itu digelar di Hotel C1 Sumenep, Jawa Timur, Minggu, 3 Mei 2026.
Ketua Umum Formaka 2026-2027, Iip Suriyanto, mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan unsur legislatif dan eksekutif untuk membuka ruang dialog sekaligus meminta kepastian terkait status jalan poros selatan di Kecamatan Kangayan.
Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk membahas persoalan infrastruktur yang selama ini belum tuntas.
Ia menilai, sejumlah sektor di wilayah kepulauan masih tertinggal, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses transportasi. Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat setempat.
“Masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan baik, terutama di Kangayan yang minim sentuhan pembangunan,” ujarnya, Selasa, 5 April 2026.
Senada, pengurus Formaka, Salman Alfarisi mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam menangani kerusakan jalan, khususnya di jalur poros selatan. Ia menilai, kondisi tersebut sudah berlangsung lama tanpa penanganan berarti.
“Selama bertahun-tahun jalan di kepulauan seperti terabaikan. Ini yang kami pertanyakan, komitmennya di mana,” katanya.
Salman juga menyoroti perbedaan pernyataan pemerintah terkait status jalan tersebut. Ia menyebut, ada ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat dengan dokumen resmi.
“Di satu sisi disebut jalan desa, tapi dalam SK Bupati tercatat sebagai jalan kabupaten. Ini menimbulkan tanda tanya soal konsistensi kebijakan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumenep Wahyudi menjelaskan bahwa anggaran untuk wilayah kepulauan sebenarnya sempat dialokasikan pada 2025. Namun, anggaran tersebut ditarik kembali akibat kebijakan efisiensi.
Meski begitu, ia memastikan Kangayan kembali mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8,6 miliar untuk mendukung pembangunan. Ia menegaskan, upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan tetap menjadi prioritas.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi, memastikan pembangunan jalan di wilayah selatan Kangayan merupakan kewenangan kabupaten. Ia menyebut, proyek tersebut direncanakan masuk dalam anggaran tahun 2027.
“Usulan ini akan terus kami kawal agar bisa terealisasi sesuai rencana,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengapresiasi langkah Formaka yang dinilai aktif menyuarakan isu strategis. Ia menilai, peran mahasiswa penting dalam mendorong perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan riil di lapangan, tidak hanya fokus pada kegiatan akademik,” ujarnya.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan sebagai bagian dari tanggung jawab legislatif.(*)
