KETIK, BANYUWANGI – Memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum di Bumi Blambangan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, Solichin, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin (4/5/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Solichin yang baru saja mengemban amanah sebagai pimpinan di Lapas Banyuwangi.
Kedatangan Solichin yang didampingi oleh jajaran pejabat struktural disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, I Gede Yuliartha. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua PN tersebut tampak berjalan gayeng dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan harmonis yang telah terbangun selama ini.
Solichin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah awal untuk melanjutkan estafet kolaborasi yang telah dirintis oleh kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, keselarasan antara Lapas dan Pengadilan sangat krusial dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan optimal.
"Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Sebagai pejabat baru, penting bagi kami untuk menjaga komunikasi yang intens dengan jajaran mitra penegak hukum, khususnya Pengadilan Negeri," ujar Solichin.
Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis terkait pelayanan hukum. Fokus pembahasan meliputi kelancaran pelaksanaan sidang bagi warga binaan hingga langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya overstaying atau kelebihan masa penahanan bagi tahanan di Lapas.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PN Banyuwangi, I Gede Yuliartha, menyambut positif inisiatif dan komitmen Kalapas yang baru. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menjaga konsistensi kerja sama yang selama ini telah menjadi fondasi kuat dalam melayani masyarakat.
"Sinergi yang sudah baik ini tentu akan terus kita lanjutkan. Koordinasi rutin seperti ini sangat efektif untuk memperkuat sekaligus saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga," pungkas I Gede Yuliartha.
Pertemuan ini diharapkan mampu meminimalisir kendala administratif maupun teknis di lapangan, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Banyuwangi dapat terjamin dengan baik. (*)
