.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Pemandangan menarik menghiasi bangsa Indonesia akibat aksi pro dan kontra terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah 2 gelombang aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Malang, muncul aksi tandingan yang mendukung MBG.
Terdapat pola yang berbeda dalam kedua aksi tersebut berdasarkan pengamatan Ketik.com di lapangan. Aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 dan 17 Juni 2026 hanya bermodalkan suara dan tulisan.
"Mahasiswa berdemonstrasi itu bukan (digerakkan) buzzer, mereka berjuang atas keresahannya. Dengan modal seadanya dengan suara dan tulisan. Tidak dengan panggung dan sound meriah. Hanya mobil komando yang disewa patungan," ujar Beny Miftahul Arifin, Ketua PMII Kota Malang.
Berbeda dengan aksi tandingan yang dilakukan oleh simpatisan MBG pada 20 Juni 2026 di tempat yang sama yakni depan Gedung DPRD Kota Malang. Namun aksi tersebut terlihat lebih terorganisir dengan panggung, senam bersama diiringi hadiah meriah, peserta menggunakan seragam bertuliskan Prabowo Baik, hingga stand UMKM.
Bahkan politisi Partai Gerindra pun turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyapa peserta yang merupakan simpatisan hingga karyawan SPPG.
Namun, Ketua DPC Partai Gerinda Kota Malang, Morene Soeprapto, menyangkal jika aksi yang dilakukan merupakan aksi tandingan atas penolakan mahasiswa. Ia mengklaim bahwa kegiatan dilakukan secara spontan.
"Enggak ada aksi tandingan, ini murni organik. Bisa tanya sama mereka yang datang ke sini. Ini spontanitas dari masyarakat Malang Raya khususnya," katanya.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro, dukungan yang tumbuh organik memiliki daya lebih kuat dibandingkan aksi yang dimobilisasi.
"Dukungan publik yang dianggap autentik atau tumbuh organik umumnya memiliki daya persuasi yang lebih kuat dibandingkan dukungan yang dipersepsikan sebagai hasil mobilisasi atau orkestrasi," jelas Verdy.
Ia mengingatkan bahwa efek komunikasi dapat berbalik arah jika masyarakat menangkap adanya pengorganisasian yang kentara dalam aksi dukungan. Opini publik pun akan terbentuk, tentang apakah dukungan benar-benar lahir dari masyarakat atau dibentuk oleh kepentingan politik tertentu.
"Alih-alih meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik, namun justru berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai seberapa kuat dukungan yang sebenarnya ada di masyarakat," pungkasnya. (*)
